Nusantaranews-today.com, Aek Nabara | Minggu, 31 Agustus 2025
Suasana di Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, semakin panas. Warga menuntut aparat hukum—KPK, Inspektorat, dan Kejari Labuhan Batu—untuk mengusut dugaan penyelewengan anggaran pada pembangunan Tugu Ikonik Bilah Hulu yang berdiri di jantung Kota Aek Nabara.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangAnggaran proyek tersebut disebut mencapai hampir Rp376 juta, namun hasil bangunan di lapangan dinilai jauh dari wajar. Sejumlah warga menuding adanya praktek korupsi yang dibiarkan tanpa tindakan serius dari pihak berwenang.
“Coba tengok tugu itu, dengan anggaran hampir Rp376 juta, jelas tidak masuk akal hasilnya. Mata masyarakat bisa menilai, bukti sudah ada, pelaksana proyek jelas, anggarannya juga jelas. Tapi kenapa aparat dan dinas berwenang terkesan diam?” ungkap seorang warga berinisial F kepada Nusantaranews-today.
Proyek pembangunan tugu tersebut dilaksanakan oleh CV Putra Raja. Di lapangan, pengawasan dilakukan oleh Igun, Kepala Dusun Desa Emplasmen, namun hasil pekerjaan tetap jauh dari ekspektasi. Sementara itu, Hendra, Kepala Dinas PUPR Labuhan Batu, disebut-sebut justru tidak memberikan keterangan apa pun terkait polemik yang mencuat.
“Jangan jadikan kota kami ini kota yang mudah jadi lahan korupsi kepala-kepala dinas. Kami ingin kota kecamatan kami ini jadi acuan bagi kecamatan lain, bebas dari korupsi,” tegas warga dengan nada sinis.
Mereka juga menyinggung persoalan kebersihan kota yang membuat nama Aek Nabara tercoreng hingga ke tingkat nasional.
“Saatnya kota kami ini bersih dari korupsi, bersih dari sampah. Kami butuh pemimpin yang memberikan contoh terbaik buat kota kecamatan kami. Alangkah sedihnya kami, masalah sampah sampai masuk TV nasional, sekarang masalah tugu lagi, korupsinya nyata, tapi tindakan dinas berwenang nihil,” imbuhnya.
Warga menegaskan, jika aparat hukum tidak segera mengambil langkah, mereka siap turun melakukan demonstrasi besar-besaran.
“Kalau kami tidak didengar, apa harus ramai-ramai dulu turun ke jalan baru kalian bergerak? Jangan biarkan kami dipermainkan. Ini uang rakyat, jangan seenaknya dipakai untuk memperkaya diri,” kata salah seorang warga dengan suara lantang.
Sampai berita ini ditayangkan, Kepala Dinas PUPR Labuhan Batu, Hendra, memilih bungkam dan bahkan memblokir nomor wartawan media sehingga upaya konfirmasi resmi tidak membuahkan hasil.
Penulis: suleman sinulingga
:Redaksi – Nusantaranews-today.com
Komentar