JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghadiri sekaligus membuka Rapat Kerja Lembaga Advokasi & Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI) yang digelar di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana di Indonesia, khususnya dalam aspek penataan ruang dan pertanahan.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangPerkuat Sinergi Penanggulangan Bencana
Dalam sambutannya, Nusron Wahid menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam mitigasi serta penanggulangan bencana.
Menurutnya, penataan ruang yang baik dan berbasis risiko menjadi kunci dalam mengurangi dampak bencana, terutama di wilayah rawan.
Sinergi lintas sektor dinilai mampu memperkuat kesiapsiagaan serta mempercepat respons dalam situasi darurat.
Peran Strategis ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting dalam memastikan tata ruang yang aman dan berkelanjutan, termasuk dalam penataan wilayah terdampak bencana serta kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat terdampak.
Melalui forum ini, diharapkan muncul langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan maupun program di lapangan.
Kolaborasi dengan MUI untuk Edukasi Masyarakat
Keterlibatan MUI melalui LAK-PB dinilai strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana, termasuk pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan.
Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.
Dorong Pelayanan Profesional dan Modern
Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat peningkatan kinerja ATR/BPN yang mengedepankan pelayanan profesional, transparan, dan terpercaya kepada masyarakat.
Dengan kolaborasi yang kuat, penanggulangan bencana diharapkan menjadi lebih terintegrasi, efektif, dan berdampak luas.
Laporan: Humas
Editor: Fernando Albert Damanik
Komentar