LABUHANBATU – 9 JANUARI 2026 Nusantaranews-Today.com
Proyek peningkatan jalan di ruas Padang Haloban – Padang Rapuan yang baru saja dikerjakan pada awal tahun anggaran 2025 kini memicu polemik besar di tengah masyarakat. Proyek dengan nilai fantastis sebesar Rp1.488.002.478 tersebut ditemukan sudah mengalami kerusakan serius berupa retak dini di berbagai sisi, meski usianya baru seumur jagung.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat Sekarang🔍 Kualitas Pekerjaan Dipertanyakan
Hasil pantauan tim media di lapangan pada awal Januari 2026 menunjukkan kondisi fisik aspal yang sangat memprihatinkan:
Fisik Aspal: Permukaan aspal yang seharusnya kokoh kini mulai mengelupas dan retak-retak.
Dugaan Maladministrasi: Kerusakan ini memicu spekulasi kuat adanya ketidaksesuaian spesifikasi material (kurang volume) atau kelalaian fatal dalam proses pengerjaan oleh pihak pelaksana, CV. TRI JAYA SAKTI.
Mubazir Anggaran: Dana APBD T.A. 2025 senilai miliaran rupiah ini dinilai terbuang sia-sia jika kualitasnya tidak mampu bertahan lama dan justru membahayakan keselamatan pengguna jalan.
🚫 Kadis PUPR Labuhanbatu Menutup Diri
Sikap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Labuhanbatu, Aris Tua, menambah daftar panjang keraguan publik. Hingga berita ini diterbitkan, Aris Tua lebih memilih bungkam dan tidak memberikan respons apa pun saat dikonfirmasi oleh awak media.
Sikap tertutup ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap fungsi kontrol sosial dan transparansi publik. Bungkamnya otoritas tertinggi di Dinas PUPR ini memperkuat spekulasi adanya lemahnya pengawasan atau pembiaran terhadap praktik pengerjaan proyek yang diduga asal jadi.
📉 Kontraktor Ikut “Amnesia”
Setali tiga uang dengan pihak dinas, CV. TRI JAYA SAKTI selaku pelaksana proyek juga tidak memberikan jawaban saat dikonfirmasi. Bungkamnya pihak rekanan semakin memperkeruh dugaan bahwa ada yang “tidak beres” dalam pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
⚖️ Masyarakat Desak Audit Independen
Warga dan pemerhati kebijakan publik di Labuhanbatu kini mendesak Inspektorat serta aparat penegak hukum (Kejaksaan/Polres) untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif.
“Uang rakyat miliaran rupiah jangan dijadikan ajang coba-coba atau keuntungan pribadi. Jika baru dikerjakan sudah retak, bagaimana kekuatannya setahun ke depan? Kadis PUPR harus bertanggung jawab, jangan hanya diam di balik meja,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa saat ditemui di lokasi proyek.
Hingga saat ini, publik masih menanti keberanian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan pembongkaran atau perbaikan ulang terhadap ruas jalan yang retak tersebut.
(Team Biro Labuhanbatu 🖋️)
Komentar