TEBING TINGGI – Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar menggelar rapat koordinasi pembentukan Desa Binaan Imigrasi (DBI) di Kota Tebing Tinggi, Senin (27/4/2026), sebagai langkah strategis memperkuat fungsi keimigrasian berbasis masyarakat, khususnya dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Kegiatan yang berlangsung penuh semangat kolaboratif itu melibatkan pemerintah daerah, unsur kecamatan dan kelurahan, serta jajaran keimigrasian untuk menyatukan langkah dalam penguatan pengawasan berbasis masyarakat.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangPerkuat Sinergi Pencegahan Berbasis Desa
Kegiatan diawali laporan Ketua Panitia, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Erwan, yang menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung efektivitas program Desa Binaan Imigrasi.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar, Benyamin Kali Patembal Harahap, dalam sambutannya menegaskan pengawasan keimigrasian tidak dapat hanya bertumpu pada aparat, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
“Program Desa Binaan Imigrasi diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya perdagangan orang dan penyelundupan manusia,” tegas Benyamin.
Pemko Tebing Tinggi Dukung Penuh
Program tersebut secara resmi dibuka Wali Kota Tebing Tinggi yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bambang Sudaryono.
Dalam sambutannya, ia menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap program tersebut, mengingat wilayah itu dinilai memiliki potensi kerawanan terhadap tindak pidana perdagangan orang.
“Pencegahan harus dimulai dari edukasi masyarakat dan penguatan jejaring di tingkat lokal,” ujarnya.
Empat Kecamatan Jadi Desa Binaan Imigrasi
Dalam sesi utama kegiatan, Kepala Kantor Imigrasi memaparkan konsep dan fungsi strategis Desa Binaan Imigrasi, dilanjutkan pengenalan jajaran petugas imigrasi kepada para camat dan lurah dari wilayah sasaran program.
Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penyerahan plang Desa Binaan Imigrasi secara simbolis kepada perwakilan empat kecamatan:
- Kecamatan Rambutan
- Kecamatan Bajenis
- Kecamatan Padang Hulu
- Kecamatan Padang Hilir
Penyerahan plang ini menjadi simbol dimulainya penguatan pengawasan keimigrasian berbasis wilayah.
Pimpasa Turut Dilibatkan
Menariknya, dalam forum tersebut juga muncul penguatan kolaborasi dengan melibatkan unsur Pimpinan Pasar (Pimpasa) Kota Tebing Tinggi, yang dinilai strategis karena kawasan pasar merupakan titik interaksi masyarakat yang tinggi dan potensial menjadi ruang deteksi dini.
Langkah ini diapresiasi sebagai pendekatan preventif yang lebih luas dan adaptif.
Diskusi Interaktif Perkuat Komitmen Bersama
Kegiatan kemudian dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif, di mana tim Desa Binaan Imigrasi memaparkan tugas dan fungsi mereka, terutama dalam edukasi dan pencegahan TPPO serta TPPM di tingkat masyarakat.
Forum tersebut menghasilkan kesepahaman bersama untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Dorong Kesadaran Masyarakat
Program Desa Binaan Imigrasi dinilai bukan hanya instrumen pengawasan, tetapi juga sarana membangun kesadaran masyarakat terhadap ancaman kejahatan transnasional.
Melalui pendekatan partisipatif, program ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mendukung fungsi keimigrasian yang humanis dan preventif.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar, tertib dan produktif.
(Laporan Josep Opranto Sagala)
Komentar