PEMATANG SIANTAR – Kegiatan capacity building yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, memunculkan beragam tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat. Agenda yang dipimpin langsung oleh Kepala KPw BI Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih mendalam terkait manfaat konkret bagi masyarakat di wilayah Siantar-Simalungun.
Langkah institusi pengelola moneter ini menjadi perhatian karena dilakukan di tengah upaya pemerintah pusat mendorong efisiensi penggunaan anggaran negara. Sejumlah pihak mempertanyakan relevansi pemilihan lokasi di IKN dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bank Indonesia di tingkat daerah, khususnya dalam memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat Sekarang## Urgensi Transparansi dan Relevansi Program bagi Daerah
Kritik dan masukan yang berkembang di tengah masyarakat menyoroti sejauh mana kegiatan di luar pulau tersebut mampu menjawab tantangan ekonomi di wilayah kerja KPw BI Pematangsiantar. Sebagaimana diketahui, wilayah Siantar dan Simalungun saat ini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi, mulai dari pengendalian inflasi daerah hingga pemberdayaan UMKM lokal.
Seorang pengamat kebijakan publik menyampaikan bahwa sebagai institusi negara, Bank Indonesia diharapkan mampu menunjukkan setiap program yang dijalankan memiliki output yang terukur. “Masyarakat tentu berharap setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar memberikan dampak yang jelas. Keterbukaan informasi terkait tujuan dan hasil dari kegiatan ini sangat penting agar tidak muncul persepsi negatif di ruang publik,” ujarnya.
Transparansi dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Publik mendorong agar hasil dari perjalanan dinas tersebut dipaparkan secara terbuka, terutama mengenai ilmu atau kebijakan apa yang akan diimplementasikan untuk kemajuan ekonomi di Pematangsiantar dan sekitarnya.
## Menilik Efisiensi Anggaran Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025
Sorotan masyarakat ini juga dikaitkan dengan semangat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut secara tegas mendorong seluruh lembaga negara untuk lebih selektif dan efisien dalam menggunakan anggaran, terutama untuk perjalanan dinas yang bersifat seremonial atau tidak mendesak.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan bagi sebagian warga, penggunaan anggaran untuk kegiatan ke luar daerah dianggap perlu dievaluasi secara berkala. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengalihkan alokasi dana ke program-program yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat luas secara langsung.
Selain itu, adanya rencana penerapan pola kerja *work from home* (WFH) secara lebih luas pada April 2026 mendatang juga menjadi pengingat bahwa digitalisasi dan efisiensi ruang gerak fisik seharusnya mulai diadaptasi oleh instansi pemerintah maupun lembaga negara lainnya.
## Klarifikasi Bank Indonesia: Sinergi Media dan Edukasi Kebijakan
Menanggapi dinamika yang berkembang, pihak KPw BI Pematangsiantar memberikan klarifikasi resmi. Humas KPw BI Pematangsiantar, Febry Sembiring, menjelaskan bahwa kegiatan capacity building media merupakan program rutin yang telah direncanakan. Menurutnya, agenda ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman insan pers terhadap berbagai kebijakan strategis dan program kerja Bank Indonesia.
Sinergi antara Bank Indonesia dan media massa dianggap krusial dalam mendiseminasikan informasi mengenai stabilitas moneter dan sistem pembayaran kepada masyarakat luas. Dengan mengunjungi IKN, diharapkan para jurnalis mendapatkan gambaran komprehensif mengenai arah pembangunan nasional yang nantinya berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro.
Meski demikian, desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan serupa tetap menguat. Masyarakat berharap agar ke depannya, program-program peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan lebih mengedepankan kearifan lokal atau lokasi yang lebih efisien secara biaya tanpa mengurangi esensi edukasi yang ingin dicapai.
Komitmen untuk terus mengawal penggunaan anggaran publik menjadi poin penting yang ditegaskan oleh berbagai elemen masyarakat. Hal ini semata-mata dilakukan agar setiap kebijakan yang diambil oleh otoritas tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak dan menjunjung tinggi nilai akuntabilitas.
Editor: Fernando Albert Damanik
Komentar