MEDAN – Aroma ketidakadilan anggaran dalam penanganan bencana di Pulau Sumatera mulai tercium tajam. Wali Kota Medan yang juga tokoh nasional asal Sumatera Utara, Bobby Nasution, melayangkan protes keras terkait nilai bantuan bencana untuk Sumatera Utara yang dinilai sangat kecil dan tidak proporsional jika dibandingkan dengan bantuan yang dikucurkan untuk Provinsi Aceh dan Sumatera Barat, Kamis (05/03/2026).
Kesenjangan angka bantuan ini memicu tanda tanya besar di tengah publik: Apakah nyawa dan penderitaan rakyat Sumut memiliki nilai yang berbeda di mata pemerintah pusat?
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangBencana Bukan Ajang Hitung-Hitungan Politik
Ketika bencana melanda, seharusnya empati dan azas keadilan yang menjadi panglima, bukan hitung-hitungan politik atau kedekatan personal. Rakyat Sumatera Utara yang kehilangan rumah, usaha, bahkan anggota keluarga, kini harus menelan pil pahit melihat disparitas anggaran bantuan yang begitu mencolok.
“Jika benar anggaran bantuan untuk Sumut jauh lebih kecil dibanding daerah tetangga, wajar publik bertanya: Apa dasar pertimbangannya? Rakyat Sumut juga warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama atas perlindungan negara,” tegas suara-suara di lingkungan Pemprov Sumut.
Hantaman Jurnalisme Nurani: Harga Diri dan Hak Rakyat Sumut
Pimpinan Umum Nusantara News Today, Fernando Albert Damanik, memberikan dukungan penuh terhadap sikap kritis yang diambil oleh Bobby Nasution.
“Pemimpin daerah bersuara keras bukan tanpa alasan. Ini bukan soal ego sektoral, ini soal harga diri dan hak masyarakat yang terdampak bencana. Jangan sampai rasa ketidakadilan ini melukai solidaritas antar daerah. Bencana tidak boleh dijadikan panggung politik untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu!” ungkap Fernando dengan nada tinggi.
Edukasi Fiskal: Bantuan Harus Berbasis Kebutuhan Nyata
Secara edukatif, distribusi bantuan bencana nasional seharusnya mengacu pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan tingkat kerusakan nyata di lapangan (Damage and Loss Assessment). Bantuan harus bersifat:
Transparan: Publik tahu berapa yang dialokasikan dan ke mana alirannya.
Proporsional: Sesuai dengan jumlah korban dan luas wilayah terdampak.
Berbasis Keadilan: Tidak boleh dipengaruhi oleh faktor kepentingan politik praktis.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Berhak Adil
Protes Bobby Nasution ini menjadi alarm bagi Pemerintah Pusat dan lembaga terkait seperti BNPB untuk memberikan klarifikasi terbuka. Mengapa ada perbedaan yang begitu jauh? Jika dasar pertimbangannya tidak transparan, maka wajar jika publik mencurigai adanya unsur “kedekatan” atau “kepentingan” yang bermain di balik meja.
“Rakyat Sumut berhak tahu. Rakyat Sumut berhak adil. Kami menuntut bantuan yang proporsional sesuai dengan beban penderitaan yang dirasakan masyarakat di lapangan,” pungkas tim investigasi.
Editor: Fernando Albert Damanik 🖋️
Laporan: Unit Analisis Kebijakan Publik & Kemanusiaan
#bobby #sumut #bantuan #bencana #keadilan
Komentar