Pendahuluan: Delapan puluh tahun merdeka menjadi momen refleksi bagi pendidikan nasional. Capaian terbesar adalah semakin luasnya kesempatan belajar bagi anak Indonesia. Sekolah dasar kini hampir menjadi kewajiban sosial, dan mayoritas anak sudah bisa mengenyam bangku sekolah. Namun, di balik kemajuan akses tersebut, kualitas pembelajaran belum tumbuh secepat yang diharapkan.
Gambaran paling konkret terlihat pada hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022. Skor Indonesia untuk matematika (366), membaca (359), dan sains (383) masih tertinggal jauh dari rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang masing-masing berada di angka 472, 476, dan 485. Kesenjangan setara 2–3 tahun proses belajar ini menunjukkan bahwa tantangan mutu masih sangat besar.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangPISA juga memotret adanya perbedaan capaian berdasarkan gender. Siswa perempuan unggul 23 poin dalam membaca dan 6 poin di matematika dibandingkan siswa laki-laki. Ketimpangan ini sudah muncul sejak jenjang dasar dan berpengaruh pada prestasi di tingkat pendidikan selanjutnya.
Akses Pendidikan – Tinggi di Dasar, Menurun di Menengah Atas:
Berdasarkan data Susenas (Maret 2023) Kemajuan signifikan terlihat di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun hampir menyentuh 100%, dan untuk usia 13–15 tahun tetap tinggi. Tantangan muncul ketika memasuki jenjang SMA/SMK (16–18 tahun), di mana APS turun menjadi sekitar 74,6%. Artinya, satu dari empat remaja di rentang usia ini tidak lagi bersekolah—kondisi yang berpotensi menurunkan kualitas tenaga kerja di masa depan.
Menurut data dari Kemendikbudristek (melalui Dapodik) Tahun ajaran 2024/2025 mencatat 53,17 juta siswa di seluruh Indonesia, dengan mayoritas berada di sekolah dasar. Skala yang masif ini membuat setiap kebijakan pendidikan memiliki dampak langsung pada puluhan juta anak.
Mutu Pembelajaran – Bayang-Bayang Learning Poverty:
Persoalan utama pendidikan Indonesia bukan sekadar jumlah anak di sekolah, melainkan kemampuan mereka memahami pelajaran. Menurut World Bank–UNESCO, 53% anak Indonesia mengalami learning poverty—belum mampu membaca dan memahami teks sederhana pada usia 10 tahun. Bahkan, 49% siswa belum mencapai kompetensi membaca minimal di akhir SD.
Ketimpangan kualitas pendidikan antar-wilayah juga masih lebar. Sekolah di kota umumnya memiliki infrastruktur dan tenaga pengajar yang memadai, sementara daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) kekurangan guru, fasilitas, dan akses internet.
Strategi Perbaikan – Lima Agenda Prioritas :
Untuk memperbaiki kondisi ini, kebijakan pendidikan harus fokus dan konsisten di semua level. Ada lima agenda strategis yang bisa menjadi titik tekan:
- Penguatan Literasi dan Numerasi Sejak Kelas Awal
Target pengurangan learning poverty harus jelas, misalnya menurun 10 poin dalam lima tahun. Langkahnya bisa melalui pelatihan guru berkelanjutan, penyediaan buku bacaan berjenjang, dan penambahan jam belajar terbimbing.
- Mengurangi Kesenjangan Partisipasi di SMA/SMK
Perluasan beasiswa, bantuan transportasi, serta asrama untuk daerah yang minim sekolah menengah akan mendorong APS 16–18 tahun naik hingga minimal 85% pada 2030.
- Optimalisasi Infrastruktur Pendidikan
Perangkat TIK, perpustakaan, dan jaringan internet harus benar-benar digunakan untuk menunjang pembelajaran, disertai pelatihan guru agar teknologi dimanfaatkan untuk penguatan materi.
- Akuntabilitas Berbasis Data Capaian Belajar
Hasil Asesmen Nasional sebaiknya dipublikasikan per kabupaten/kota dan digunakan untuk pendampingan sekolah. Pemerintah pusat bisa menerapkan kontrak kinerja pendidikan dengan daerah.
- Menutup Kesenjangan Gender dan Wilayah
Program remedial literasi untuk siswa laki-laki di kelas awal dan model sekolah multigrade atau satelit di daerah terpencil perlu diperluas, termasuk pembelajaran jarak jauh dengan teknologi sederhana.
Penutup :
Pada usia ke-80, Indonesia telah menancapkan pondasi bahwa sekolah dasar adalah hak sekaligus kewajiban bagi semua anak merupakan sebuah pencapaian besar. Namun, dua masalah mendasar masih membayangi: rendahnya mutu pembelajaran dan menurunnya partisipasi di pendidikan menengah atas.
Data PISA, APS, dan learning poverty memberikan peringatan bahwa tanpa pembenahan serius pada literasi dasar dan pemerataan akses SMA/SMK, sulit bagi Indonesia mencetak generasi yang siap bersaing di abad ke-21.
Ke depan, fokus kebijakan harus menyasar intervensi langsung di kelas, pemerataan kesempatan belajar, dan penegakan akuntabilitas berbasis hasil belajar. Jika langkah ini dijalankan, saat Indonesia berusia 85 atau 100 tahun nanti, potret pendidikan kita bisa menjadi alasan untuk bangga, bukan sekadar bahan evaluasi. (Penulis adalah Seorang Dosen, Pemerhati isu sosial, mentor kepemudaan- kebangsaan.)
Oleh : Joan Berlin Damanik, SSi, MM
Editor : Fernando Albert Damanik
Komentar