Oleh: Joan Berlin Damanik, SSi, MM
Pendahuluan
Delapan puluh tahun Indonesia merdeka menjadi momen refleksi penting bagi perjalanan pendidikan nasional. Salah satu capaian terbesar adalah semakin luasnya akses belajar bagi anak-anak Indonesia. Sekolah dasar kini hampir menjadi kewajiban sosial, dan mayoritas anak sudah dapat menikmati bangku pendidikan formal.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangNamun, di balik kemajuan akses tersebut, bayang-bayang tantangan mutu masih nyata. Perkembangan kualitas pembelajaran belum secepat yang diharapkan, sehingga capaian pendidikan kita masih jauh tertinggal dari standar global.
Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menjadi cermin yang sulit diabaikan. Skor Indonesia untuk matematika (366), membaca (359), dan sains (383) masih jauh di bawah rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang masing-masing mencapai 472, 476, dan 485. Kesenjangan setara 2–3 tahun proses belajar ini menunjukkan bahwa persoalan kualitas masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa.
PISA juga memotret adanya perbedaan capaian berdasarkan gender. Siswa perempuan unggul 23 poin dalam membaca dan 6 poin di matematika dibandingkan siswa laki-laki. Ketimpangan ini muncul sejak jenjang dasar dan memengaruhi prestasi di tingkat pendidikan selanjutnya.
Akses Pendidikan: Tinggi di Dasar, Menurun di Menengah Atas
Berdasarkan data Susenas (Maret 2023), kemajuan signifikan terlihat di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun hampir menyentuh 100%, dan untuk usia 13–15 tahun tetap tinggi.
Tantangan serius muncul ketika memasuki jenjang SMA/SMK (usia 16–18 tahun), di mana APS turun menjadi sekitar 74,6%. Artinya, satu dari empat remaja di rentang usia ini tidak lagi bersekolah—sebuah kondisi yang berpotensi mengurangi kualitas tenaga kerja di masa depan.
Data Kemendikbudristek melalui Dapodik tahun ajaran 2024/2025 mencatat 53,17 juta siswa di seluruh Indonesia, dengan mayoritas berada di sekolah dasar. Skala besar ini menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan memiliki dampak langsung terhadap puluhan juta anak.
Mutu Pembelajaran: Bayang-Bayang Learning Poverty
Persoalan utama pendidikan Indonesia bukan sekadar kuantitas anak yang bersekolah, melainkan kemampuan mereka memahami pelajaran. Menurut World Bank–UNESCO, 53% anak Indonesia mengalami learning poverty—belum mampu membaca dan memahami teks sederhana pada usia 10 tahun. Bahkan, 49% siswa belum mencapai kompetensi membaca minimal di akhir SD.
Kesenjangan kualitas antarwilayah juga lebar. Sekolah-sekolah di kota umumnya memiliki infrastruktur dan guru lebih memadai, sementara daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) masih kekurangan guru, fasilitas, bahkan akses internet.
Strategi Perbaikan: Lima Agenda Prioritas
Untuk memperbaiki kondisi ini, kebijakan pendidikan harus fokus dan konsisten di semua level. Ada lima agenda strategis yang bisa menjadi titik tekan:
- Penguatan Literasi dan Numerasi Sejak Kelas Awal
Target pengurangan learning poverty harus jelas, misalnya menurun 10 poin dalam lima tahun. Caranya melalui pelatihan guru berkelanjutan, penyediaan buku bacaan berjenjang, serta penambahan jam belajar terbimbing. - Mengurangi Kesenjangan Partisipasi di SMA/SMK
Perluasan beasiswa, bantuan transportasi, dan penyediaan asrama di wilayah minim sekolah menengah agar APS usia 16–18 tahun bisa naik hingga minimal 85% pada 2030. - Optimalisasi Infrastruktur Pendidikan
Perangkat TIK, perpustakaan, dan jaringan internet harus benar-benar digunakan untuk menunjang pembelajaran, disertai pelatihan guru agar teknologi dimanfaatkan sebagai penguat materi, bukan sekadar formalitas. - Akuntabilitas Berbasis Data Capaian Belajar
Hasil Asesmen Nasional sebaiknya dipublikasikan per kabupaten/kota dan dijadikan dasar pendampingan sekolah. Pemerintah pusat bisa menerapkan kontrak kinerja pendidikan dengan daerah. - Menutup Kesenjangan Gender dan Wilayah
Program remedial literasi untuk siswa laki-laki di kelas awal serta pengembangan sekolah multigrade/satelit di daerah terpencil perlu diperluas. Pembelajaran jarak jauh dengan teknologi sederhana juga harus menjadi alternatif.
Penutup
Pada usia ke-80, Indonesia sudah menancapkan fondasi penting: sekolah dasar sebagai hak sekaligus kewajiban semua anak. Itu sebuah pencapaian besar. Namun, dua masalah mendasar masih membayangi: rendahnya mutu pembelajaran dan menurunnya partisipasi di pendidikan menengah atas.
Data PISA, APS, dan learning poverty adalah peringatan keras. Tanpa pembenahan serius pada literasi dasar dan pemerataan akses SMA/SMK, sulit bagi Indonesia melahirkan generasi yang siap bersaing di abad ke-21.
Ke depan, fokus kebijakan harus menyasar intervensi langsung di ruang kelas, pemerataan kesempatan belajar, serta penegakan akuntabilitas berbasis hasil belajar. Jika langkah ini konsisten dijalankan, maka saat Indonesia berusia 85 atau 100 tahun nanti, potret pendidikan kita bukan lagi sekadar bahan evaluasi, melainkan alasan untuk bangga.
(Penulis adalah Dosen, Pemerhati Isu Sosial, dan Mentor Kepemudaan-Kebangsaan)
Komentar