Medan, 28 Juli 2025 – Desakan agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) turun tangan langsung dalam dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Labuh Kapal di wilayah kerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Belawan kian menguat.
Hal ini disampaikan oleh Filemon Sembiring, Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPC GMNI Kota Medan, menyusul kabar adanya pemeriksaan sejumlah pejabat KSOP oleh Kejaksaan Negeri Belawan dalam beberapa waktu terakhir.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat Sekarang“Kami mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memberi atensi serius, bahkan bila perlu mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi PNBP ini agar proses hukum berjalan maksimal dan transparan,” ujar Filemon, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, langkah Kejatisu sangat penting untuk menjamin objektivitas, integritas, dan kepercayaan publik terhadap penanganan kasus yang menyangkut pendapatan negara di sektor pelabuhan strategis.
Filemon juga menyoroti momentum pergantian kepemimpinan di tubuh Kejatisu, dengan dilantiknya Harli Siregar sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang baru.
“Ini momen tepat bagi Bapak Harli Siregar untuk membuktikan bahwa Kejatisu benar-benar berada di garda terdepan pemberantasan korupsi. Kasus ini menyangkut keuangan negara, dan harus diproses dengan serius, bukan hanya sebatas formalitas,” tegasnya.
PNBP Labuh Kapal: Lahan Basah yang Rawan Disalahgunakan?
PNBP Labuh Kapal merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan dari sektor transportasi laut. Namun di sisi lain, pos ini kerap disorot karena potensi manipulasi data manifest, tarif labuh yang tak sesuai ketentuan, hingga dugaan penyetoran fiktif.
Dugaan adanya penyimpangan di KSOP Utama Belawan menunjukkan perlunya audit menyeluruh dan penindakan tegas, termasuk membongkar siapa saja aktor yang bermain di balik sistem pengelolaan labuh kapal tersebut.
DPC GMNI Medan menyatakan akan terus mengawal dan mendesak aparat penegak hukum untuk memastikan penanganan perkara ini tak berhenti pada level bawah, melainkan menyasar hingga aktor intelektual bila terbukti ada unsur pidana.
Redaksi: NusantaraNews-Today.com
Mengawal Transparansi, Menolak Kompromi
Komentar