Medan, Nusantaranews-Today.com – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI Kota Medan) meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk memberikan atensi khusus terhadap kasus dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Labuh Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Belawan.
Permintaan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPC GMNI Kota Medan, Filemon Sembiring, yang menilai bahwa proses pemeriksaan yang sedang berlangsung di Kejaksaan Negeri Belawan perlu diawasi secara serius agar berjalan maksimal dan transparan.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat Sekarang
“Bila perlu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengambil alih penanganan kasus tersebut. Dengan demikian, proses pemeriksaan akan berjalan secara transparan dan publik dapat memantau perkembangannya,” ujar Filemon dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).
Dugaan Korupsi di PNBP Labuh Kapal
Kasus ini mencuat setelah beredar informasi bahwa beberapa pejabat di lingkungan KSOP Utama Belawan telah diperiksa oleh pihak Kejari Belawan terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan PNBP Labuh Kapal. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari pihak kejaksaan mengenai hasil pemeriksaan.
Filemon menekankan pentingnya peran pengawasan Kejatisu, mengingat kasus ini berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar dan menyangkut integritas pelayanan publik di sektor pelabuhan.
Kesempatan Kepala Kejatisu Baru Tunjukkan Komitmen
Dalam pernyataannya, Filemon juga menyebut bahwa saat ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru, Harli Siregar. Menurutnya, ini menjadi momentum bagi Kejatisu untuk menunjukkan keberpihakannya pada pemberantasan korupsi.
“Ini kesempatan bagi Bapak Harli Siregar untuk menunjukkan kepada publik bahwa Kejati Sumut menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah,” pungkasnya.
DPC GMNI Kota Medan menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, demi terciptanya keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di sektor maritim.
Reporter: Hendra Syahputra
Editor: Redaksi Nusantaranews-Today.com
Komentar