NUSANTARANEWS-TODAY Aek Nabara, Bilah Hulu – Pemandangan ironis dan memilukan terpampang di sekeliling tugu ikonik Kecamatan Bilah Hulu, Kota Aek Nabara. Alih-alih menjadi simbol kebanggaan daerah, kawasan tersebut kini menyerupai “kota tanpa dinas dan pemerintah” akibat tumpukan sampah yang menggunung dan tak terkelola.
Kekecewaan mendalam dirasakan oleh masyarakat setempat. Sianipar, seorang warga Bilah Hulu, mengungkapkan keheranannya atas pembiaran kondisi ini. “Herannya kita bang, masa Bupati saja lewat dari sini mereka diam? Bau sampahnya sangat menyengat dan ulatnya sudah banyak, masa seorang Bupati saja diam, bagaimana kita?” ujarnya dengan nada geram, mencerminkan frustrasi warga atas ketidakpedulian pemimpin daerah.
BACA JUGA ARTIKEL INI Rumah dan Tanah Strategis Dijual di Kota Dumai, Riau – Peluang Hunian Nyaman & Investasi Menjanjikan
Lebih lanjut, Sianipar mengungkapkan bahwa keluhan serupa telah disampaikan kepada Bupati sebelumnya, namun tidak mendapatkan respons yang memadai. “Sejak zaman Bupati yang lama juga sudah pernah kami datangi ke rumahnya tentang masalah sampah ini, tapi mantan Bupati yang lama juga enggan berkomentar,” pungkasnya. Warga kini menanti tindakan nyata dari Bupati yang baru, dengan Sianipar menyatakan akan terus mengawal isu sampah ini setiap harinya.
Pernyataan yang lebih pedas dilontarkan oleh Ibu Boru Sibarani, seorang pedagang yang berjualan di dekat Pasar Belakang, tak jauh dari tumpukan sampah. Ia mengungkapkan pengalaman singkat perubahan setelah sorotan media sebelumnya. “Waktu abang sorot rilis beritanya besok, 2 truk langsung datang. Setelah beberapa hari ini abang jarang kemari, ini lah bang sampahnya sudah menggunung lagi. Tak ada yang perduli keluh kesah kami,” tuturnya dengan nada getir.
BACA JUGA ARTIKEL INI Polres Metro Depok Buru Empat Anggota Ormas Terkait Penganiayaan dan Pembakaran Mobil Polisi
Ia juga menyinggung dugaan praktik “uang pelicin” yang membungkam potensi pemberitaan yang lebih luas. “Dulu waktu maju Sibarani masih awal anggota dewan perduli dia, sekarang udah pergi-pergi dia jadi tak ada lagi yang perduli sampah ini,” ungkapnya, menyiratkan kekecewaan atas hilangnya perhatian wakil rakyat setelah menduduki jabatan.
Dengan nada sinis, ia menambahkan, “Mudah-mudahan abang bukan seperti media lain katanya, kasih tempel receh, diam seribu bahasa katanya.” Ucapan ini menyiratkan dugaan adanya praktik suap yang membungkam media lain dalam memberitakan masalah ini secara tuntas.
BACA JUGA ARTIKEL INI Polres Dairi Salurkan Bantuan dan Ulurkan Tangan kepada Korban Angin Puting Beliung di Siempat Nempu Hulu
[Aspek Kritis dan Subjektif Media]:
Pemandangan sampah yang menggerogoti ikon daerah Bilah Hulu adalah tamparan keras bagi citra pemerintah daerah. Inaktivitas yang berlarut-larut, bahkan di tengah keluhan langsung dari masyarakat dan bau menyengat yang jelas tercium, adalah bentuk kelalaian yang tak termaafkan.
Bagaimana mungkin sebuah tugu yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan justru dikelilingi oleh gunungan sampah yang menjadi sarang penyakit dan merusak estetika kota? Dugaan adanya praktik “tempel 50 aman bang” adalah tuduhan serius yang mencoreng integritas pers dan pemerintahan. Jika benar adanya, ini adalah bentuk korupsi yang merugikan masyarakat dan menghalangi penyelesaian masalah mendasar seperti pengelolaan sampah.
BACA JUGA ARTIKEL INI Polda Sumut Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba demi Selamatkan Generasi Bangsa
[Aspek Edukatif]:
Pengelolaan sampah yang buruk memiliki dampak negatif yang luas, mulai dari kesehatan masyarakat (penyebaran penyakit melalui vektor seperti lalat dan tikus, pencemaran air dan tanah), lingkungan (bau tidak sedap, kerusakan estetika, pencemaran udara), hingga ekonomi (menurunkan potensi pariwisata dan investasi). Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Partisipasi aktif masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan mendukung program pengelolaan sampah juga sangat penting. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kebersihan dan penindakan terhadap praktik korupsi yang menghambat penanganan sampah adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
BACA JUGA ARTIKEL INI DPR Apresiasi Kinerja Polri dalam Pengamanan Mudik Lebaran 2025, Arus Lebih Lancar dan Angka Kecelakaan Sumut Menurun Drastis
[Aspek Objektif]:
Kondisi tumpukan sampah di sekitar tugu ikonik Bilah Hulu telah berlangsung lama dan menjadi keluhan masyarakat. Beberapa warga telah menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah, termasuk kepada Bupati sebelumnya, namun belum ada solusi yang signifikan.
Bupati saat ini diharapkan dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah ini dan mengambil tindakan nyata untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah tersebut. Pihak terkait, termasuk dinas kebersihan dan lingkungan hidup, perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada dan mengimplementasikan solusi yang efektif dan berkelanjutan demi kesehatan dan kenyamanan masyarakat Bilah Hulu. Dugaan adanya praktik suap yang melibatkan media juga perlu diselidiki secara tuntas untuk memastikan integritas pemberitaan dan penegakan hukum.
(laporan suleman sinulingga)
Komentar