jakarta – nusnataranews-today.com Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K. Harman mengatakan sikap tegas Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi sudah terlihat sejak lama, bahkan saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.
“Pertama, dari dulu sebelum jadi presiden, Pak Prabowo memang sangat marah dengan koruptor. Baca buku-buku beliau, nampak beliau sangat resah dengan koruptor. Juga ikuti narasi-narasi beliau saat kampanye Pilpres, terakhir Pilpres 2024 yang menghantar beliau jadi Presiden,” ujar Benny kepada nusantaranews-today.com, Selasa (11/2/2025).
Benny mengatakan bahwa memang salah satu cara efektif untuk berantas korupsi ialah dengan menyeret para koruptor ke proses hukum. “Maka dengan itu, beliau (Prabowo) akan mendorong dan memperkuat lembaga-lembaga antirasuah seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Kepolisian banyak masalah, sebab itu beliau akan mendorong dan memperkuat KPK dan kejaksaan,” tegasnya.
baca juga http://sctarnews.com
Lebih lanjut, Benny menyatakan bahwa masyarakat pasti akan mendukung langkah Prabowo dalam memberantas korupsi. Menurutnya, keberhasilan program-program prorakyat seperti makan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah sangat bergantung pada pemberantasan korupsi di semua lini pemerintahan.
“Rakyat saya yakin pasti berada di belakang presiden soal ini. Karena program prorakyat Presiden seperti makan bergizi gratis dan program tiga juta rumah akan gagal jika korupsi tidak diberantas,” tambahnya.
Ia meyakini ucapan tegas Prabowo di acara Nahdlatul Ulama (NU) bukan merupakan isapan jempol semata. “Saya yakin itu pernyataan yang sangat serius dan kita semua menanti konsistensi beliau soal ini.” jelasnya.
baca juga Bhabinkamtibmas Polsek Bosar Maligas Hadiri Penyaluran BLT di Nagori Banjar Hulu
Di sisi lain, Benny menilai, Pemerintah juga perlu segera mendorong regulasi yang lebih kuat, salah satunya melalui kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Ia menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus segera dibahas di DPR atau jika perlu, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mempercepat implementasinya.
“Saya dari awal mendorong segera RUU Perampasan Aset dibahas di DPR. Bisa juga untuk tunjukkan keseriusan, Presiden terbitkan Perppu untuk memberlakukan UU Perampasan Aset. Jika benar-benar serius!” pungkas Benny.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil menyatakan pihaknya mendukung langkah Presiden Prabowo untuk memerangi koruptor. Namun, ia menegaskan perang melawan koruptor harus disertai dengan langkah konkret dari institusi penegak hukum.
baca juga KKP – Pagar Laut Tanpa Izin di Bekasi Dibongkar
“Komisi III DPR RI mendukung penuh keinginan Presiden Prabowo Subianto berperang melawan koruptor. Niat baik yang disampaikan beliau itu harus ditindaklanjuti oleh institusi kepolisian, kejaksaan, dan KPK serta kelembagaan yang memiliki irisan dengan penegakan hukum,” kata Nasir kepada nusantaranews-today.com, Selasa (11/2/2025).
Ia juga menekankan pentingnya tidak hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga mengembalikan aset negara yang telah dirampas oleh mereka. “Di samping perang melawan koruptor, upaya untuk mengembalikan aset dan keuangan negara yang diakibatkan korupsi juga tak kalah penting untuk diperkuat. Sebab memenjarakan akan efektif memberi efek jera jika negara mampu secara hukum merampas kembali aset-aset hasil kejahatan korupsi.” tegasnya.
baca juga Bhabinkamtibmas Polsek Tanah Jawa Pantau Distribusi Gas Elpiji 3 Kg di Nagori Bah Kisat
Namun, terkait dengan dorongan untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset, Nasir menekankan perlunya kajian yang menyeluruh agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. “Soal RUU Perampasan Aset memang perlu kajian yang menyeluruh agar tidak mengalami ‘abuse’ dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.
Strategi Perangi Koruptor
Adapun Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas menilai, perintah Prabowo terhadap Kapolri, Jaksa Agung hingga KPK merupakan strategi untuk memerangi korupsi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa tidak ada keraguan terhadap komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi.
“Kita tidak meragukan pak Prabowo dalam memerangi korupsi. Kita juga yakin bahwa beliau tidak punya beban masa lalu atau hambatan moral apapun untuk memerangi korupsi di negara tercinta ini secara tegas dan tuntas,” kata Ilyah kepada nusantaranews-today.com, Selasa (11/2/2025).
baca juga Presiden Prabowo Perintahkan Kapolri hingga KPK Sikat Koruptor, Bidik Siapa?
Ilyas juga menyoroti pernyataan Prabowo yang sempat membuka peluang “taubat” bagi para koruptor. Ia menilai hal itu lebih sebagai himbauan moral dan bentuk pencegahan, dengan titik tekan yang lebih besar pada pemulihan aset negara.
“Pernyataan beliau yang sempat membuka pintu taubat untuk koruptor, kami melihatnya lebih sebagai himbauan moral dan pencegahan, dengan titik tekan yang lebih besar kepada recovery asset. Yakni lebih mengedepankan semaksimal mungkin pengembalian aset negara seiring dengan penegakan hukum secara tegas,” ucapnya.
baca juga Sikap Tegas Hajar Koruptor?
“Namun seiring berjalannya waktu, ada beberapa vonis korupsi yang sangat ringan dan mencederai keadilan masyarakat, seperti dalam vonis kasus Timah yang kerugian negara mencapai triliunan tapi vonisnya ringan. Sementara aspek recovery asset-nya tidak maksimal,” sambungnya.
Oleh karenanya, ia menilai, strategi Prabowo saat ini lebih keras dan tegas dalam menindak para koruptor. “Jadi ini soal strategi saja. Intinya tetap sama, yaitu beliau tegas memerangi korupsi namun tetap mengupayakan recovery asset secara maksimal,” pungkasnya.
Komentar