SIMALUNGUN – Aroma ketidakadilan menyengat di balik proyek Ketahanan Pangan di Kabupaten Simalungun. Merasa dijadikan “penonton” bahkan korban di tanah sendiri, ratusan petani asal Purbasari menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dengan mengepung tiga titik sentral kekuasaan: Kantor Bupati, Gedung DPRD, dan Mapolres Simalungun, Senin (02/02/2026).
Massa menuding program nasional tersebut dikelola secara eksklusif dan transaksional, hingga tega meratakan tanaman petani yang siap panen demi kepentingan proyek yang tidak transparan.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangJeritan Petani: “Tanaman Kami Diratakan Sebelum Panen!”
Dalam orasinya, para petani yang memiliki legalitas jelas ini mengungkapkan kepedihan mendalam. Program yang digadang-gadang pemerintah pusat untuk menyejahterakan rakyat, justru di lapangan praktiknya meminggirkan penggarap lokal.
“Kami hanya ingin membiayai sekolah anak-anak kami. Kami petani legal! Mengapa saat program besar turun, kami justru diabaikan? Bahkan tanaman kami diratakan sebelum panen tanpa ampun,” teriak salah satu orator di depan Gedung DPRD.
DPRD Janji Panggil Paksa Pihak Terkait
Ketegangan sedikit mereda saat Ketua Komisi 3 DPRD Simalungun, Bernart Damanik, bersama Andre Sinaga, Suriawan, dan Jefra Manurung menemui massa. Bernart menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam melihat diskriminasi terhadap warga Purbasari.
“Kami akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk audiensi mendalam. Kami pertanyakan kriteria pemilihan pelaksana program yang mengabaikan petani lokal,” tegas Bernart di hadapan perwakilan petani.
Camat Tapian Dolok Jadi Sorotan: “Masih Pantaskah Dipertahankan?”
Kritik paling pedas datang dari tokoh masyarakat sekaligus koordinator aksi, Paten Purba. Ia menyatakan mosi tidak percaya terhadap Camat Tapian Dolok, J. Purba, yang dinilai menutup mata dan telinga terhadap jeritan kelompok tani di wilayahnya.
“Kami tidak percaya lagi dengan Camat Tapian Dolok. Beliau kurang peduli dan tidak profesional dalam menjalankan tugas. Ini catatan sejarah kedua masyarakat Tapian Dolok unras ke Pemkab karena kelalaian Camat,” ujar Paten Purba dengan nada kecewa.
Paten menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati dan Sekda Simalungun untuk mengevaluasi jabatan Camat tersebut, mengingat ketidakmampuannya dalam meredam konflik dan merangkul masyarakat bawah.
Mendatangi Polres: Pastikan Tidak Ada Intimidasi
Aksi berakhir di Mapolres Simalungun. Massa meminta pihak kepolisian mengawasi aliran dana proyek Ketahanan Pangan ini agar tidak menjadi ladang korupsi baru. Petani menuntut perlindungan hukum agar tidak ada lagi intimidasi atau pengrusakan lahan tani atas nama pembangunan.
Editor: Redaksi NusantaraNews-Today.com 🖋️ Laporan: Josep Opranto Sagala
Komentar