SIMALUNGUN – Upaya konfirmasi terkait dugaan pematangan lahan Perumahan Panei Indah Sitalasari di Nagori Panei Tongah, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, belum mendapat respons dari dua dinas teknis.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangKepala Dinas PUPR, Hotbinson Damanik, dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ronando Situkir, disebut belum memberikan jawaban resmi meski telah dihubungi melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diturunkan.
Lanjutan Sorotan Proyek yang Diduga Belum Berizin
Sebelumnya, kegiatan pematangan lahan di lokasi tersebut telah menjadi sorotan setelah hasil pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas alat berat tetap berjalan.
Pengawas proyek bermarga Manurung bahkan mengakui bahwa izin teknis (juknis) pematangan lahan belum terbit dan masih dalam proses pengajuan ke Pemerintah Kabupaten Simalungun.
> “Izinnya belum keluar, berkas masih dalam proses pengajuan,” ujarnya saat dikonfirmasi di lokasi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait kepatuhan terhadap regulasi perizinan sebelum kegiatan dimulai.
Transparansi Informasi Jadi Sorotan
Sikap tidak adanya tanggapan dari pihak dinas teknis turut memicu sorotan terhadap keterbukaan informasi publik.
Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik memiliki kewajiban memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk kepada media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Sejumlah pihak menilai respons yang lambat atau tidak adanya klarifikasi dapat memunculkan persepsi kurangnya transparansi dalam pengelolaan kebijakan publik.
Aspek Hukum Perlu Didalami
Selain aspek administrasi perizinan, proyek pematangan lahan juga dinilai perlu memenuhi berbagai ketentuan, seperti kesesuaian tata ruang, persetujuan bangunan, serta dokumen lingkungan sesuai regulasi yang berlaku.
Apabila ditemukan pelanggaran, penanganan lebih lanjut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan instansi terkait sesuai prosedur.
Akan Dilaporkan ke Instansi Terkait
Atas temuan tersebut, awak media menyatakan akan menyampaikan laporan kepada sejumlah pihak berwenang, termasuk aparat penegak hukum, guna memastikan adanya kepastian hukum dan transparansi.
Publik kini menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk memberikan penjelasan atas dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengembang proyek juga belum memberikan keterangan resmi.
(Laporan Josep Opranto Sagala)
Komentar