Oleh: Fernando Albert Damanik (Pimpinan Umum NusantaraNews-Today.com)
Keresahan melanda benak kita ketika melihat arah kebijakan pemerintah saat ini. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang mulia secara niat, namun menjadi tanda tanya besar saat perangkat organisasinya sudah langsung diangkat menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangDi sisi lain, guru dan tenaga medis yang telah mengabdi puluhan tahun masih harus bertahan dengan honor Rp600 ribu per bulan. Ada ketimpangan nurani yang sangat nyata di sini.
Privatisasi Hak Dasar: Pendidikan dan Kesehatan
Muncul pertanyaan besar: Apakah pemerintah perlahan ingin menyerahkan sektor pendidikan dan kesehatan sepenuhnya kepada pihak swasta? Kita merindukan masa di mana Sekolah INPRES berdiri tegak hingga pelosok desa, menjamin akses ilmu bagi anak-anak petani dan warga kurang mampu.
Kini, pemandangan itu berganti. Yang berdiri megah di pusat-pusat kota adalah sekolah milik para konglomerat dan penguasa dengan biaya selangit. Sementara itu, sekolah negeri dan Inpres banyak yang tutup atau digabung (regrouping) karena minim peminat. Bagaimana masyarakat bisa berminat jika kualitasnya menurun akibat gurunya saja masih “kurang ongkos” untuk berangkat mengajar?
Stagnasi Infrastruktur di Ibukota Simalungun
Coba kita tengok kampung halaman kita, Ibukota Simalungun. Selama 20 tahun terakhir, jumlah penduduk terus bertambah pesat, namun jumlah SMA Negeri seolah jalan di tempat. Sangat mengherankan saat penduduk bertambah, sekolah negeri justru dikurangi, sementara sekolah swasta mahal menjamur bak jamur di musim hujan. Ke mana perginya anggaran pendidikan yang luar biasa besar itu?
Gagasan STKN: Mencetak Guru Berkelas Negara
Kualitas pendidikan hanya akan maju jika guru-gurunya adalah putra-putri terbaik bangsa. Saya mengusulkan agar pemerintah mendirikan Sekolah Tinggi Keguruan Negara (STKN). Sebuah lembaga pendidikan kedinasan setingkat IPDN, STAN, atau STIN.
Tujuannya jelas:
Menarik Talenta Terbaik: Agar siswa paling cerdas dan memiliki integritas tinggi mau menjadi guru karena masa depannya dijamin negara sejak masa pendidikan.
Pemerataan Kualitas: Lulusannya langsung ditempatkan di daerah terpencil untuk memutus ketimpangan kualitas antara kota dan desa.
Harkat Profesi: Guru bukan lagi menjadi pilihan “alternatif”, melainkan profesi elit yang dihormati secara status dan ekonomi.
Program Sekolah Garuda atau Sekolah Rakyat sudah bagus, namun STKN adalah kunci untuk memutus rantai rendahnya kualitas pengajar akibat kesejahteraan yang diabaikan.
Harapan untuk Wakil Rakyat
Harapan besar ini kami titipkan kepada wakil kami di pusat, Amang Hinca IP Pandjaitan dan Lawei Bane Raja Manalu. Tolong suarakan jeritan di bawah ini:
Angkat Guru Honorer menjadi PPPK tanpa syarat yang berbelit.
Tingkatkan status Guru PPPK menjadi ASN secara bertahap.
Inilah cara kita menghargai peradaban. Jika status guru dikesampingkan, maka hancurlah masa depan generasi kita. Mari kita kembali bangga bersekolah di negeri karena kualitas dan kesejahteraan pengajarnya yang terjamin.
Salam Baik Selalu… Ora Et Labora.
Pematang Simalungun, 7 Februari 2026
Komentar