Natal biasanya tenang, khusyuk, dan penuh makna. Tapi Natal Nasional 2025 tiba-tiba berubah rasa. Persembahan jemaat yang seharusnya murni urusan iman,mendadak ditarik masuk ke panggung negara. Ada panggung megah, agenda diplomasi, dan kehadiran MS, menteri yang bahkan tidak membidangi urusan agama. Aneh? Tentu saja.
Dalihnya: kemanusiaan untuk Palestina. Mulia? Ya. Tapi kemasan yang terlalu rapi sering kali menyembunyikan kepentingan. Ketika negara mengatur arah persembahan gereja, itu bukan lagi solidaritas. Itu sinyal bahwa kekuasaan sedang menempatkan dirinya di altar.
Ibadah berubah seperti konferensi pers. Persembahan jadi alat diplomasi. Dan Natal yang seharusnya kembali ke palungan malah berkelana ke halaman politik. Gereja bukan instrumen negara. Persembahan bukan medium pencitraan. Dan umat tidak wajib mengamini agenda kekuasaan yang menempel di balik narasi kemanusiaan.
Konstitusi jelas: negara menjamin, bukan mengendalikan. Begitu negara mulai menentukan isi persembahan, itu intervensi. Hari ini persembahan. Besok apa? Tema khotbah? Isi liturgi?
Perlu ditegaskan: bantuan untuk Palestina bisa dilakukan tanpa menyentuh altar. Jangan jadikan kesucian sebagai panggung. Jangan jadikan persembahan sebagai strategi. Jangan jadikan ibadah sebagai kendaraan politik.
Persembahan adalah milik umat. Titik.
