PADANG HALABAN (30-01-2026) – Sebuah rekaman video amatir yang memilukan kini viral di media sosial, memicu gelombang amarah publik. Video tersebut memperlihatkan jeritan histeris anak-anak dan tangisan ibu-ibu saat alat berat mulai meruntuhkan bangunan yang selama ini mereka sebut sebagai rumah. Di balik debu puing dan air mata itu, tersimpan sebuah skandal besar: dugaan pembangkangan korporasi raksasa terhadap kedaulatan negara.
1. Detik-Detik Kemanusiaan yang Lumpuh
Dalam video yang beredar, terlihat jelas bagaimana aparat berada di tengah kerumunan warga yang tak berdaya. Jeritan seorang anak kecil yang terus memanggil ibunya di tengah gemuruh mesin penghancur menjadi potret paling kelam dari sengketa lahan di Padang Halaban. Ini bukan sekadar penertiban; ini adalah penghancuran ruang hidup secara paksa.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangTragedi ini terjadi hanya dua hari setelah Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara melayangkan surat resmi bersifat “SANGAT SEGERA” tertanggal 26 Januari 2026. Dalam surat tersebut, negara secara tegas memerintahkan PT SMART Tbk untuk menghentikan aktivitas eksekusi fisik demi mencegah jatuhnya korban jiwa dan pelanggaran HAM.
2. PT SMART Tbk: Di Atas Hukum dan Kemanusiaan?
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang kontradiktif. PT SMART Tbk diduga mengabaikan mandat negara tersebut. Pada 28 Januari 2026, mereka dilaporkan tetap mengerahkan alat berat untuk meruntuhkan bangunan warga.
“Negara hadir dengan dokumen, tapi kalah cepat dengan mesin penghancur korporasi,” ungkap salah satu aktivis agraria yang mendampingi warga. Publik kini bertanya-tanya: Bagaimana mungkin sebuah perusahaan memiliki keberanian untuk mengabaikan peringatan resmi setingkat kementerian?
3. Desakan kepada Presiden dan DPR RI
Video memilukan ini menjadi alarm keras bagi pengambil kebijakan di Jakarta. Pelaksanaan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang menciptakan trauma bagi anak-anak bangsa dinilai telah mencederai semangat Pasal 33 UUD 1945. Redaksi NusantaraNews-Today.com bersama elemen masyarakat mendesak:
Presiden RI: Segera menginstruksikan audit menyeluruh terhadap HGU PT SMART Tbk.
DPR RI (Komisi III & IV): Memanggil direksi PT SMART Tbk untuk mempertanggungjawabkan pengabaian instruksi negara.
Kementerian ATR/BPN: Meninjau kembali izin perusahaan yang secara nyata abai terhadap aspek sosial dan kemanusiaan.
Di Padang Halaban, jika surat kementerian bisa diabaikan dan rumah warga digilas tanpa rasa bersalah, maka integritas penegakan hukum di negeri ini sedang dipertaruhkan. Jangan biarkan jeritan anak-anak dalam video ini hanya menjadi angin lalu. Harta tak boleh lebih berharga dari nyawa dan hak asasi manusia.
Editor: Redaksi NusantaraNews-Today.com 🖋️ Laporan: Team Biro Labuhan Batu
Komentar