Oleh: J.B. Damanik, SSi, MM
(Akademisi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli, Pemerhati Kebijakan Publik)
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangMenjelang penutupan tahun 2025, wajah pemerintahan kembali menjadi sorotan tajam. Di tengah optimisme administratif yang dipamerkan pemerintah, terdapat keganjilan nyata di mana warga justru berjuang keras bertahan hidup di tengah berbagai krisis.
Analisis kebijakan publik menunjukkan adanya tiga raport rapuh dalam tata kelola negara sepanjang tahun ini:
1. Penanganan Bencana: Reaktif Bukan Preventif
Negara dinilai sering terlambat hadir dan pergi terlalu cepat saat bencana terjadi.
Mitigasi Lemah: Bencana seperti banjir dan longsor dianggap sebagai realitas rutin, namun langkah pencegahan (mitigasi) dan tata ruang masih sering diabaikan.
Pemulihan Lamban: Setelah fase darurat selesai, korban seringkali ditinggalkan tanpa kepastian pemulihan yang panjang dan bermartabat.
2. Penegakan Hukum: Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Ketimpangan hukum masih menjadi pengalaman sosial yang berulang bagi masyarakat.
Ketidakadilan Struktural: Kasus besar cenderung berjalan lambat dengan drama prosedural, sementara pelanggaran kecil ditangani secara kilat.
Kehilangan Wibawa: Hukum yang dipersepsikan sebagai alat kekuasaan, bukan penjaga keadilan, membuat wibawa institusi hukum semakin merosot di mata publik.
3. Ekonomi Makro vs Realitas Rakyat
Terdapat jarak yang lebar antara laporan pertumbuhan ekonomi dengan kondisi di lapangan.
Beban Hidup Menggigit: Meskipun angka pertumbuhan dipuji, harga kebutuhan pokok tetap fluktuatif dan lapangan kerja layak masih sangat terbatas.
Kebijakan Ramah Pasar: Kebijakan ekonomi terasa lebih memprioritaskan pasar dibandingkan perlindungan bagi pekerja dan sektor informal.
Kesimpulan: Perlunya Kerendahan Hati Negara
Pemerintah cenderung bersikap defensif dalam menanggapi kritik, mengubah dialog menjadi monolog kekuasaan. Akhir tahun seharusnya menjadi momen moral bagi negara untuk bertanya: “Di mana kami gagal?” dan “Siapa yang belum kami lindungi?”.
Jika orientasi kebijakan tetap mengabaikan warga paling rentan, maka refleksi akhir tahun hanya akan menjadi ritual kosong tanpa perubahan nyata bagi rakyat yang mengharapkan hukum yang adil dan ekonomi yang manusiawi.
Opini ini merupakan sumbangan pemikiran dari perspektif akademisi untuk perbaikan kebijakan publik kedepannya.
Komentar