opini – Aksi demonstrasi dengan tuntutan pembubaran DPR RI dalam beberapa hari terakhir bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan cermin dari akumulasi kekecewaan panjang rakyat. Ketika ribuan orang rela memenuhi jalanan, itu pertanda kepercayaan kepada lembaga legislatif benar-benar runtuh.
Secara teori, DPR hadir untuk mewakili suara rakyat, menjaga kepentingan publik, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Namun realitas jauh berbeda. Absennya anggota pada sidang, maraknya kasus korupsi, hingga kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok elite membuat DPR terlihat semakin asing bagi rakyat.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangAkibatnya, DPR dipersepsikan sebagai lembaga yang tak lagi menjalankan fungsi representatif. Kebijakan yang lahir pun lebih sering dipandang sebagai proyek politik, bukan aspirasi masyarakat. Jurang inilah yang membuat rakyat kehilangan kepercayaan dan akhirnya memilih turun ke jalan.
Beberapa faktor menjadi alasan mengapa kesabaran rakyat benar-benar habis:
1. RUU Perampasan Aset macet di parlemen, padahal publik menilai aturan ini penting untuk mengembalikan kekayaan hasil korupsi.
2. Isu kenaikan gaji dewan di tengah krisis ekonomi, yang menimbulkan kesan DPR lebih mementingkan diri sendiri.
3. Kenaikan pajak dan pungutan yang justru menekan rakyat kecil.
4. Korupsi yang terus berulang, seakan menjadi tradisi politik.
5. Peran anggota dewan sebagai perantara proyek yang mengubah DPR menjadi agen bisnis.
Gabungan faktor itu membuat jalanan menjadi satu-satunya kanal untuk meluapkan frustrasi kolektif.
Peristiwa jatuhnya korban dalam aksi demonstrasi menunjukkan kegagalan serius dalam manajemen konflik politik di Indonesia. Puluhan demonstran luka-luka dan satu pengemudi ojek online tewas, menandakan lemahnya koordinasi aparat serta tidak efektifnya strategi pengendalian massa. Investigasi terhadap tujuh aparat menjadi bukti bahwa prosedur pengamanan tidak berjalan sesuai standar. Tragedi ini juga mencerminkan dampak langsung dari krisis legitimasi DPR, yang gagal menyalurkan aspirasi rakyat hingga memicu eskalasi konflik di jalanan. Situasi tersebut memperlihatkan paradoks demokrasi: DPR membuat ulah dengan kebijakan yang menyakiti rakyat, sementara polisi dipaksa jadi tameng untuk menahan gelombang kemarahan. Rakyat menanggung luka, polisi ikut jadi korban, tapi DPR tetap bersembunyi di balik kursi kekuasaan. Inilah wajah demokrasi yang dikhianati oleh wakil rakyat sendiri.
Jika DPR terus kehilangan kepercayaan, maka legitimasi sistem demokrasi ikut terancam. Demokrasi tanpa dukungan publik hanyalah prosedur tanpa makna. Lebih berbahaya lagi, tuntutan membubarkan DPR bisa membuka jalan bagi sistem politik yang lebih sentralistik dan otoriter, karena rakyat yang kecewa mungkin tergoda mencari alternatif kekuasaan yang dianggap lebih efektif.DPR harus menjadikan gelombang protes ini sebagai titik balik. Beberapa langkah yang bisa ditempuh antara lain:
1. Menyegerakan pengesahan RUU Perampasan Aset dan regulasi antikorupsi lain.
2. Menghentikan pembahasan kenaikan gaji yang tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.
3. Menutup celah kebocoran anggaran dengan memperkuat pengawasan.
4. Membersihkan lembaga dari praktik percaloan proyek.
5. Melibatkan publik secara nyata dalam proses legislasi.
Pesan rakyat sudah jelas: kesabaran mereka telah habis. Demonstrasi yang memakan korban jiwa dan memicu pemeriksaan aparat hanyalah puncak gunung es dari krisis kepercayaan yang lebih dalam. DPR kini berada di persimpangan: melakukan pembenahan serius atau perlahan ditinggalkan rakyat. Jika tetap diabaikan, sejarah akan mencatat bahwa perubahan besar sekali lagi lahir dari jalanan, bukan dari kursi kekuasaan di Senayan.
(Penulis:adalah Seorang Dosen, Pemerhati isu sosial dan lingkungan, mentor kepemudaan- kebangsaan)
Komentar