Jakarta http://nusantaranews-today.com – Maryam segera keluar rumah dengan tabung gas kosong di tangan di tengah suasana mendung. Ia harus menempuh perjalanan hampir satu jam dari rumah di pelosok desa di Gorontalo menuju pangkalan resmi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg atau Elpiji 3 Kg terdekat.

“Biasanya saya beli di warung dekat rumah, tapi sekarang mereka tidak lagi jual gas karena harus punya izin Nomor Induk Berusaha (NIB). Jadi terpaksa ke pangkalan meskipun jauh,” kata Maryam, seperti dikutip dari http://nusantaranews-today.com , Senin, 3 Februari 2025.

Selain Maryam yang harus menempuh jalan panjang untuk ke pangkalan agar dapatkan LPG 3 kg, warga juga harus antre panjang untuk mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan SPBU Cemplang Baru, Jalan Brigjen Septadji Hadiprawira, Bogor, Jawa Barat.

Berdasarkan pantauan http://nusantaranews-today.com, pada Senin, 3 Februari 2025, sekitar pukul 09.00 WIB, antrean warga yang ingin membeli LPG 3 kg tampak terlihat. Setiap warga antre membawa satu tabung gas bersubsidi.

Tak hanya itu, satu orang juga hanya diperkenankan membeli satu tabung gas melon dengan syarat harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Salah satunya Yusuf (45) pedagang gorengan di daerah Yasmin. Ia mengaku hanya mendapat satu tabung LPG 3 kg. Namun, ia memerlukan dua tabung LPG 3 kg untuk dapat berjualan.

“Buat jualan gorengan setiap hari butuh 2 tabung gas. Masak gorengan apinya harus nyala terus, tidak kaya masak biasa,” kata Yusuf.

Yusuf pun terpaksa membawa pulang satu tabung gas lagi yang masih kosong. Ia berharap mendapatkan satu tabung gas lain di tempat lain.

Cerita Duka

Tak hanya itu, antrean LPG 3 kg di Tangerang, Banten juga membawa cerita duka. Mengutip Kanal News http://nusantaranews-today.com, Yonih (62) meninggal dunia setelah jatuh sambil membawa dua tabung gas LPG 3 kg pada Senin, 3 Februari 2025.

Warga Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang,Tangeran Selatan diduga kelelahan setelah mencoba mencari LPG 3 kg untuk dirinya berjualan.

Sebelum meninggal sekitar jam 10 pagi, Yonih meninggalkan rumah menuju agen gas elpiji terdekat yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya.

Akan tetapi, sekitar pukul 10.00 WIB, ada warga melihat Yonih sudah jalan sempoyongan sambil membawa dua tabung LPG 3 kg. Ia sempat beristirahat duduk sebentar hingga terjatuh dan tak sadarkan diri.

Warga yang melihat langsung berbondong-bondong membawa ia ke rumah tak berapa jauh. Yonih pun dinyatakan tutup usia sekitar pukul 13.30 di rumah sakit terdekat.

“Tidak ada gejala apa-apa. Pagi dagang nasi uduk. Ngobrol sama saya soal gas, terus bilang infonya ada gas mau turun, sudah kita siap-siap,” ujar Dedi.

Pemerintah Menata Distribusi LPG 3 Kg

Anggaran Ditambah Rp235 Miliar, LPG 3 Kg Dijamin Tak Naik

Kesulitan warga yang terjadi tiba-tiba itu seiring ketentuan Pemerintah yang menata distribusi LPG 3 kg agar subsidi tepat sasaran.

Salah satu langkah dilakukan pengecer wajib menjadi pangkalan mulai 1 Februari 2025. “Jadi yang pengecer itu justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk berusaha terlebih dahulu,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Jumat, 31 Januari 2025.

Yuliot menuturkan, pengecer masih bisa mendapatkan pasokan dan berjualan LPG 3 kg tetapi memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan mendaftarkan di sistem Online Single Submission (OSS).

“Nomor induk berusaha itu diterbitkan melalui OSS. Jadi perseorangan pun boleh. Itu bisa mendaftarkan nomor induk kependudukannya sebagai dasar, kemudian masuk dalam skema OSS. Kita juga sudah integrasikan dengan sistem kependudukan di Kementerian Dalam Negeri,” kata dia.

Kebijakan itu juga didukung Istana. Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menuturkan, para pengecer nanti dapat mendaftar menjadi agen resmi untuk menjual LPG 3 kg.

“Kementerian ESDM justru mendorong para pengecer ini mendaftar menjadi agen resmi,” tutur Hasan kepada wartawan, Senin, 3 Februari 2025.

Hasan menilai, aturan tersebut membuat pengecer memiliki posisi formal dalam menjual LPG 3 kg. Seiring hal itu, distribusi LPG 3 kg dapat tepat sasaran.

“Sehingga posisi mereka bisa diformalkan dan pendistribusian LPG 3 kg bisa ditracking agar tepat sasaran,” kata Hasan.

Hal senada disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia menuturkan, tujuan penataan distribusi LPG 3 kg itu supaya tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan.

“Tadi kita habis rapat dengan Komisi XII DPR RI, salah satu materinya adalah bagaimana mencari solusi terbaik. Sebelum rapat saya katakan bahwa tujuan dalam rangka penataan ini sebenarnya bagus agar LPG 3 kg ini tepat sasaran, sebenarnya niatnya di situ, subsidi LPG kita Rp87 triliun per tahun,” ujar dia, Senin, 3 Februari 2025.

Seiring hal itu, Kementerian ESDM akan meningkatkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan LPG 3 kg.

“Kita ingin subsidi pemerintah yang baik ini betul-betul tepat sasaran.Caranya bagaimana sekarang adalah untuk yang pengecer supaya mereka mendapatkan fasilitas agar kita bisa tahu harganya berapa yang dijual dan kepada siapa saja, maka kita (akan) naikkan menjadi sub pangkalan dengan persyaratan yang tidak susah,” tutur Bahlil.

Perintah Prabowo Keluar

Antrean warga yang ingin membeli LPG 3 kg dan membawa cerita duka mendapatkan sorotan pada Senin, 3 Februari 2025. Pemerintah pun bergerak hingga akhirnya Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memberi izin pengecer gas LPG 3 kg untuk aktif kembali berjualan.

“Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco, Jakarta, seperti dikutip dari Kanal News http://nusantaranews-today.com.

Dilakukan Bertahap

Selain itu, Dasco menuturkan, rencana pengecer menjadi sub pangkalan ini akan dilakukan bertahap. “Sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan,” kata dia.

Dasco menegaskan larangan pengecer menjual LPG 3 kg bukan dari Prabowo.

“Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” kata dia.

Mekanisme Pengecer jadi Sub Pangkalan

Melihat Proses Pengisian LPG 3 Kg di SPBE

Bahlil menuturkan, mekanisme pengecer yang naik status menjadi sub pangkalan untuk memasarkan LPG 3 kg berlangsung secara otomatis dan belum ada prasyarat khusus.

Para pengecer yang diubah statusnya menjadi sub pangkalan sudah berlangsung sejak Selasa pagi dan ditata kelola langsung oleh PT Pertamina yang sejak awal atur peredaran LPG 3 kg.

“Sampai dengan hari ini syaratnya kita tiadakan, langsung dia automatically, dan sistemnya sudah jalan sekarang. Dari tadi pagi Pertamina dengan ESDM sudah meng-clear-kan bahwa pengecer langsung menjadi sub-pangkalan,” ujar Bahlil ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.

Bahlil mengatakan, pengawasan lanjutan kepada para sub-pangkalan akan rutin dilakukan oleh Pertamina agar memastikan penyaluran LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah berjalan tepat sasaran. Pengawasan itu termasuk dalam bagian verifikasi memastikan sub-pangkalan menjual produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dalam prosesnya kita akan memverifikasi mana sub-pangkalan yang sudah tertib sesuai apa yang menjadi harapan kita, dan mana yang tidak tertib nanti akan berproses secara alamiah,” kata Bahlil.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso membenarkan, para pengecer bisa kembali mendapatkan alokasi dari pangkalan LPG 3 kilogram Pertamina. Nantinya pengecer tersebut akan jadi sub pangkalan.

“Setelah sidak hari ini, tadi sudah disampaikan juga bahwa pengecer bisa membeli kembali di pangkalan dan nantinya akan menjadi sub pangkalan,” ujar Fadjar, dikonfirmasi , Selasa, 4 Februari 2025.

Namun, masyarakat yang ingin membeli ‘gas melon’ tersebut perlu membawa KTP. “Pembeli LPG 3 kg silakan membawa KTP untuk membeli,” ujar dia.

Fadjar mengatakan, pasokan LPG 3 Kg bersubsidi tidak ada kelangkaan. Pasokan yang disalurkan Pertamina Patra Niaga dalam kondisi yang cukup.

Stok LPG 3 Kg Aman

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan memastikan stok LPG 3 kg untuk penyaluran di seluruh Indonesia aman. Kepastian itu diberikan setelah pemerintah memutuskan mengangkat sebanyak 370 ribu pengecer jadi sub pangkalan LPG 3 kg.

Kendati begitu, Riva belum menyebut secara detil berapa kesiapan alokasi untuk penyaluran LPG 3 kg secara masif. “Stoknya aman. (Untuk seluruh Indonesia?) Alhamdulillah iya, dan Insya Allah iya,” ujarnya singkat kepada nusantaranews-today.com di Kota Tangerang, Banten, Selasa pekan ini.

Saat ini PT Pertamina Patra Niaga mencatat sekitar 63 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terdaftar dalam sistem MAP, yang terdiri dari 53,7 juta NIK rumah tangga, 8,6 juta NIK usaha mikro, 50 ribu NIK petani/nelayan sasaran, dan 375 ribu NIK pengecer.

Skema ini diharapkan dapat menjaga layanan kepada masyarakat dan meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap distribusi LPG 3 kg.

by redaksi

Heboh Masyarakat Antre Beli LPG 3 Kg, Bagaimana Siasat agar Subsidi Tepat Sasaran?

Cerita Duka

Pemerintah Menata Distribusi LPG 3 Kg

Perintah Prabowo Keluar

Dilakukan Bertahap

Mekanisme Pengecer jadi Sub Pangkalan

Stok LPG 3 Kg Aman

Komentar

family cafe

Kantor Redaksi