MEDAN – Dugaan ketidaktransparanan dan penyelewengan dana hibah penanganan banjir Kota Medan senilai Rp 1,5 triliun dari Bank Dunia memicu reaksi keras dari kalangan aktivis pemuda. DPP Lembaga Anak Generasi Indonesia (AGENSI) mengecam keras Pemko Medan yang dinilai telah mengabaikan penderitaan rakyat.
Ketua Umum AGENSI, Rikkot Damanik, S.H., didampingi Sekretaris Jenderal Fernando Albert Damanik, menegaskan bahwa temuan Komisi IV DPRD Medan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai dana jumbo yang tidak tepat sasaran adalah indikasi kegagalan serius pemerintah kota.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat Sekarang“Kami mengecam keras Pemko Medan yang terkesan menutup-nutupi informasi vital ini dari masyarakat. Dana Rp 1,5 triliun dari Bank Dunia itu bukan uang pribadi, itu dana kemanusiaan untuk mengatasi banjir yang sudah menahun. Kenapa harus menunggu DPRD yang membongkar di RDP baru jujur?” tegas Rikkot Damanik.
Dugaan Dana Dibenamkan dan Tuntutan Audit Total
Fernando Albert Damanik menyoroti dugaan bahwa dana hibah tersebut tidak digunakan sesuai peruntukan dan justru “dibenamkan di bank,” seperti yang ditudingkan oleh Komunitas Anak Muda Sumut Millenial (KAM Sumut Millenial).
“Ini sudah melampaui batas kepatutan. Kami menyambut baik langkah DPRD Medan. Kami menduga keras adanya korupsi berjamaah dan maladministrasi dana hibah ini. Kami meminta agar Kejaksaan Agung RI tidak menunggu, tetapi harus segera turun tangan melakukan audit total dan penyelidikan terhadap aliran dana Rp 1,5 triliun sejak 2022,” seru Fernando Albert Damanik.
AGENSI menegaskan bahwa kegagalan penanganan banjir yang terus berulang di Medan—padahal tersedia alokasi anggaran APBD dan dana hibah triliunan rupiah—menunjukkan adanya masalah fundamental dalam akuntabilitas Pemko Medan.
Dukungan Penuh dan Seruan Transparansi
AGENSI menyatakan dukungan penuh terhadap semua pihak, termasuk Komisi IV DPRD Medan dan KAM Sumut Millenial, yang berupaya membongkar kasus ini.
“Transparansi adalah kunci. Setiap rupiah dana penanganan bencana harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat Medan yang terus menjadi korban banjir. Kami akan terus memantau dan mengawal kasus ini hingga tuntas,” tutup Rikkot Damanik.
(Dilaporkan pada Minggu, 30 November 2025)
Komentar