200 Camat dan Pangulu Berkumpul di Balei Harungguan
SIMALUNGUN – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Balei Harungguan, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini mengumpulkan sebanyak 200 peserta yang terdiri dari para camat dan pangulu se-Kabupaten Simalungun.
Workshop mengusung tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Forum ini dirancang sebagai ruang evaluasi sekaligus penguatan kapasitas bagi aparatur pemerintah daerah dan perangkat pemerintahan nagori dalam mengelola anggaran desa secara tertib, transparan, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, yang hadir mewakili Bupati Simalungun. Sementara diskusi panel dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Debora DPI Hutasoit.
Bupati: Nagori dan Kabupaten Adalah Satu Kesatuan
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Simalungun tidak bisa hanya diukur dari kinerja pemerintah kabupaten semata. Keberhasilan itu juga sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh 386 nagori dalam menjalankan pemerintahan, mengelola anggaran, serta meningkatkan kesejahteraan warganya.
“Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Nagori bukan dua entitas yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan untuk membangun dan memajukan Kabupaten Simalungun,” tegas Bupati dalam sambutan tersebut.
Bupati menekankan bahwa setiap pangulu wajib memahami secara menyeluruh kewenangan, tugas, dan tanggung jawabnya. Pengelolaan pemerintahan nagori harus dijalankan secara profesional, transparan, akuntabel, dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami meminta kepada seluruh Pangulu agar benar-benar memahami kewenangan, tugas dan tanggung jawab, serta mampu mengelola pemerintahan Nagori secara profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Bupati.
Dana Desa Adalah Amanah Publik
Bupati Anton Achmad Saragih mengingatkan bahwa Dana Desa beserta seluruh sumber pendapatan nagori merupakan instrumen penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap anggaran yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan.
Pengelolaan keuangan nagori, kata Bupati, bukan sekadar persoalan administrasi semata. Lebih dari itu, ia merupakan amanah publik yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Setiap program dan kegiatan yang dibiayai dari anggaran nagori harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Selain kepada pangulu, Bupati juga memberikan penekanan khusus kepada para camat agar memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagori di wilayah masing-masing. Para camat diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga mampu hadir sebagai pendamping yang memberikan solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan nagori di lapangan.
Pengawasan Sejak Perencanaan, Bukan Setelah Masalah Muncul
Salah satu poin penting yang menjadi penekanan dalam forum ini adalah pola pengawasan yang lebih proaktif. Inspektorat Daerah didorong untuk tidak hanya melakukan pemeriksaan setelah permasalahan timbul, tetapi juga mengawal proses sejak tahap perencanaan. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan nagori sebelum persoalan berkembang menjadi lebih serius.
Langkah preventif ini sejalan dengan semangat tata kelola yang baik, di mana pengawasan bukan lagi dipandang sebagai proses yang datang belakangan, melainkan bagian integral dari seluruh siklus pengelolaan anggaran nagori.
BUMNag dan Koperasi Merah Putih sebagai Penggerak Ekonomi Lokal
Dalam aspek pembangunan ekonomi, Bupati mendorong seluruh pangulu agar lebih optimal dalam menggali dan mengembangkan potensi unggulan di masing-masing nagori. Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) diharapkan dapat diperkuat perannya sebagai salah satu motor penggerak perekonomian lokal sekaligus sumber peningkatan pendapatan masyarakat.
Pemerintah nagori juga diminta membangun sinergi dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kolaborasi antara BUMNag dan koperasi ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan, membuka akses permodalan yang lebih luas, memperluas jaringan pemasaran produk lokal, serta meningkatkan posisi tawar masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi yang lebih kompetitif.
Di penghujung sambutannya, Bupati berpesan agar workshop ini tidak berakhir sebagai kegiatan seremonial belaka. Seluruh peserta diharapkan memanfaatkan forum tersebut untuk memperdalam pengetahuan, bertukar pengalaman, membahas persoalan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi yang dapat langsung diterapkan di lapangan.
“Bekerjalah dengan hati yang tulus, kelola keuangan dengan penuh tanggung jawab, dan bangun Nagori dengan penuh inovasi. Jadikanlah Nagori mandiri, produktif, transparan dan mampu bersaing ke depannya,” pesan Bupati.
Empat Narasumber Ulas Pengawasan hingga Akuntabilitas Dana Desa
Workshop ini menghadirkan empat narasumber dari lembaga dan instansi terkait yang memberikan pemaparan komprehensif seputar pengawasan, mekanisme penyaluran anggaran, kewenangan pemerintah daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Anggota Komisi IV DPD RI, KH. Muhammad Nuh, menyampaikan materi mengenai fungsi pengawasan DPR/DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan desa. Pemaparan ini memberikan gambaran tentang kerangka hukum dan mekanisme checks and balances yang berlaku dalam pengelolaan dana desa di tingkat nasional.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, kemudian memaparkan secara rinci mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Sesi ini memberikan pemahaman teknis yang penting bagi para pangulu dan camat terkait prosedur yang harus diikuti agar penyaluran dana berjalan sesuai ketentuan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, turut menjadi narasumber dengan menjelaskan kewenangan pemerintah daerah serta tugas pembantuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa. Pemaparan ini memperjelas batas dan ruang lingkup peran masing-masing level pemerintahan dalam mendukung kemajuan nagori.
Sesi terakhir diisi oleh Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP, Dr. Arman Sahri Harahap, yang menguraikan pentingnya pengawalan akuntabilitas tata kelola keuangan desa sebagai fondasi dalam mewujudkan kemandirian desa yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban formal, melainkan fondasi kepercayaan publik yang harus terus dijaga.
Kualitas Tata Kelola Lebih Menentukan dari Besarnya Anggaran
Melalui workshop ini, seluruh camat dan pangulu diharapkan semakin memahami dan menginternalisasi pentingnya pengelolaan keuangan nagori yang tertib, transparan, dan akuntabel. Pengawasan yang kuat, perencanaan yang matang, serta pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran menjadi faktor penentu agar setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan dampak yang dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan nagori tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia. Kualitas tata kelola, integritas aparatur, dan sejauh mana setiap program mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat menjadi penentu sesungguhnya dari kemajuan sebuah nagori. Workshop ini menjadi salah satu upaya konkret untuk memastikan fondasi tersebut semakin kuat di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun.
Pimred: Suleman Sinulingga
Pimpinan Umum: Fernando Albert Damanik
Baca Juga Berita Ini
Dilantik Langsung Bupati Simalungun, Rudianus Simarmata Resmi Menjadi Pangulu Nagori Raya Bayu
Dilantik Langsung Bupati Simalungun, Jinton Firgo Purba Resmi Menjadi Pangulu Nagori Pamatang Panombeian
Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Undang Tokoh Adat, Pelestarian Budaya Jadi Momentum Kebangkitan Jati Diri Simalungun
Mari Sukseskan Harungguan Bolon ke-10 PMS, 26–27 November 2026 di Inna Hotel Parapat
Masyarakat Nantikan Transparansi dan Realisasi Pembangunan Nagori Sihubu Raya Tahun 2026
Sigap Tanggap Darurat, Kapolsek Dolok Pardamean Pimpin Pencarian Korban Tenggelam di Pantai Poro-Poro hingga Ditemukan
Komentar