Koalisi Gelar Dialog Publik di Jakarta Timur
Sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang tergabung dalam Koalisi Aksi Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Indonesia menggelar dialog publik sekaligus konferensi pers di Condet Park, Jakarta Timur, pada Kamis (15/10/2026). Kegiatan bertajuk “Fit and Proper Test Kapolri Secepat Kilat: Untuk Rakyat atau untuk Penguasa?” itu berlangsung dengan lancar dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai elemen organisasi yang menjadi bagian dari koalisi.
Koalisi ini terdiri dari lima organisasi, yakni Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH), Gerakan Masyarakat Pengawal Kebijakan Publik (GMPKP), Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI), Koalisi Mahasiswa Pemerhati Anggaran Negara (KOMAPENA), serta Front Suara Rakyat Indonesia (FSRI). Kebersamaan mereka dalam satu forum mencerminkan kesamaan pandang terhadap isu yang mereka nilai menyentuh kepentingan publik secara langsung.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Sorotan terhadap Durasi Proses yang Dinilai Singkat
Latar belakang kegiatan ini adalah munculnya perhatian publik terhadap proses fit and proper test calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Komisi III DPR RI. Proses tersebut dilaporkan berlangsung dalam rentang waktu sekitar 22 hingga 30 menit — durasi yang oleh koalisi dinilai jauh lebih singkat dibandingkan proses serupa sebelumnya yang, menurut mereka, dapat berlangsung selama berjam-jam.
Koalisi tidak serta-merta menyimpulkan bahwa singkatnya durasi tersebut merupakan sebuah pelanggaran. Namun, mereka mengangkat pertanyaan mendasar: apakah kecepatan proses itu merupakan bagian dari upaya efisiensi yang terencana dan terukur, ataukah justru berpotensi membatasi ruang pendalaman terhadap kapasitas, integritas, serta komitmen calon Kapolri dalam menjalankan tugas penegakan hukum?
“Proses yang cepat tidak serta-merta berarti keliru. Namun, kecepatan tersebut harus tetap disertai keterbukaan, penjelasan yang memadai, dan pertanggungjawaban kepada publik,” demikian pokok sikap yang disampaikan koalisi dalam kegiatan tersebut.
Fit and Proper Test Bukan Sekadar Formalitas
Koalisi menekankan bahwa proses pemilihan pemimpin tertinggi institusi Polri tidak boleh diperlakukan sebagai tahapan administratif semata. Bagi mereka, fit and proper test adalah bagian integral dari mekanisme pengawasan publik — sebuah ruang di mana wakil rakyat berkesempatan memastikan bahwa calon pimpinan institusi penegak hukum memenuhi standar integritas, profesionalitas, dan komitmen terhadap supremasi hukum.
Argumentasi ini bukan tanpa dasar. Kapolri adalah pimpinan tertinggi dari institusi yang memiliki kewenangan besar dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa — mulai dari penegakan hukum pidana, pengelolaan keamanan dan ketertiban, hingga perlindungan hak-hak warga negara. Dengan cakupan kewenangan sebesar itu, publik memiliki kepentingan yang sah untuk mengetahui bagaimana proses seleksi pimpinannya dijalankan.
Koalisi berpandangan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi Polri turut ditentukan oleh kualitas proses penentuan kepemimpinannya. Ketika proses tersebut dinilai berlangsung terlalu cepat tanpa penjelasan yang memadai, hal itu berpotensi memunculkan keraguan — bukan hanya terhadap individu calon, tetapi juga terhadap mekanisme kelembagaan itu sendiri.
Empat Tuntutan Koalisi kepada DPR RI
Dalam konferensi pers tersebut, koalisi secara resmi menyampaikan empat tuntutan utama yang ditujukan kepada Komisi III DPR RI dan pihak-pihak terkait.
Pertama, koalisi meminta Komisi III DPR RI untuk membuka secara lengkap dan transparan seluruh berita acara, catatan, serta materi penilaian yang digunakan dalam proses fit and proper test calon Kapolri. Koalisi menegaskan bahwa rakyat berhak mengetahui dasar penilaian yang digunakan untuk menyatakan seseorang layak memimpin institusi Polri.
Kedua, koalisi menegaskan bahwa calon Kapolri mengemban amanah terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, proses penilaian kelayakan dan kepatutan tidak boleh diperlakukan sebagai seremoni formal belaka, melainkan harus menjadi sarana yang sungguh-sungguh bagi publik untuk memastikan bahwa pemimpin institusi hukum adalah individu yang paling berintegritas, paling bersih rekam jejaknya, dan paling mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Ketiga, koalisi mengingatkan seluruh pihak bahwa institusi penegak hukum harus bebas dari intervensi kekuasaan politik dalam bentuk apa pun. Mereka berpendapat, jika proses penentuan pimpinannya saja sudah menimbulkan tanda tanya di benak publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang akan ditegakkan ke depan pun akan ikut tergerus.
Keempat, koalisi menyatakan bahwa kecepatan proses pada dasarnya bukan persoalan utama, asalkan tidak meninggalkan kekaburan. Mereka mendorong agar seluruh pihak yang terlibat membuka seluruh informasi yang relevan, menjawab keraguan publik secara substansial, dan membuktikan bahwa proses tersebut dilaksanakan semata-mata demi kepentingan rakyat Indonesia — bukan kepentingan kelompok atau kekuasaan tertentu.
Harapan Koalisi: Penjelasan yang Utuh dari DPR RI
Di penghujung kegiatan, koalisi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik terhadap setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut institusi penegak hukum. Mereka berharap DPR RI dapat memberikan penjelasan yang memadai kepada masyarakat mengenai jalannya proses fit and proper test calon Kapolri, sehingga publik memperoleh gambaran yang utuh dan dapat menilai proses tersebut berdasarkan fakta, bukan spekulasi.
Bagi koalisi, inti dari persoalan ini bukan semata-mata soal berapa lama proses fit and proper test berlangsung. Yang lebih penting adalah kualitas proses itu sendiri — seberapa dalam pertanyaan-pertanyaan diajukan, seberapa kritis penilaian dilakukan, dan seberapa terbuka hasilnya dapat diakses oleh publik. Ketiga hal itu, menurut koalisi, adalah ukuran sejati dari sebuah proses seleksi kepemimpinan yang bermartabat dan berpihak kepada rakyat.
Koalisi juga menekankan bahwa kepentingan rakyat harus menjadi orientasi utama dalam setiap penyelenggaraan negara. Setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepemimpinan institusi penegak hukum, tegasnya, perlu dilaksanakan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Pimred: Suleman Sinulingga
Pimpinan Umum: Fernando Albert Damanik
Baca Juga Berita Ini
Dari Intelijen hingga Propam, Jejak Karier Irjen Mahmud Nazly Harahap
Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih, Sejumlah Posisi Strategis Bergeser
Komandan Pasukan Brimob I Korbrimob Polri Beserta Staf dan Bhayangkari Ucapkan Selamat HUT ke-67 Pelopor Korps Brimob Polri
RDP Tertutup Bahas Video Viral RSUD Rantauprapat, DPRD dan Manajemen Rumah Sakit Didesak Buka Hasil Evaluasi
Apa Kabar PTPN IV Kebun Bah Jambi? Kok Bisa Ada Beginian?
Kapolri Rombak Jajaran Polda Sumut, Sejumlah Kapolres Berganti: Simalungun, Siantar, Sergai hingga Sibolga Punya Pimpinan Baru
Komentar