Pelantikan Berlangsung di Istana Negara
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penataan menyeluruh terhadap jajaran pemerintahannya. Dalam sebuah prosesi pelantikan resmi yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026), sejumlah posisi strategis di Kabinet Merah Putih mengalami pergeseran signifikan, mencakup kursi menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga negara, hingga jabatan tinggi di lingkungan kepolisian.
Pelantikan tersebut dilandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104/P Tahun 2026, yang secara resmi menugaskan lima menteri dan lima wakil menteri untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029. Presiden Prabowo sendiri yang memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan, disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Bahlil Pegang Dua Peran Sekaligus
Salah satu perubahan paling mencolok dalam reshuffle ini adalah penugasan Bahlil Lahadalia. Ia dipercaya mengemban dua peran sekaligus: sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus tetap menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemerintah menyatakan bahwa koordinasi baru ini dirancang untuk mempercepat pelaksanaan agenda hilirisasi sumber daya alam dan transisi menuju energi baru terbarukan, dua program yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo.
Penggabungan fungsi koordinasi dan teknis dalam satu tangan ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang ingin memangkas jarak antara kebijakan strategis dan pelaksanaan operasional di lapangan.
Sugiono Pindah, Arrmanatha Isi Kursi Menlu
Sugiono, yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri, bergeser ke posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kursi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkannya kini diisi oleh Arrmanatha Christiawan Nasir, seorang diplomat karier yang dikenal berpengalaman dalam berbagai penugasan diplomatik Indonesia di tingkat internasional.
Penunjukan seorang diplomat karier ke posisi Menlu dinilai sejalan dengan kebutuhan kontinuitas kebijakan luar negeri di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang.
Dudung Abdurachman Masuk Kabinet, Gantikan Djamari di Polkam
Perubahan besar juga terjadi di pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dilantik mengisi posisi tersebut, menggantikan Djamari Chaniago. Sebelum dipercaya mengemban tugas ini, Dudung menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Latar belakang Dudung sebagai mantan Kepala Staf Angkatan Darat dan pejabat di lingkar presiden dipandang sebagai bekal yang relevan untuk mengelola koordinasi di bidang politik dan keamanan nasional.
Sarmuji dari Golkar Pimpin Kementerian Perindustrian
Di sektor industri, Muhammad Sarmuji ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian, menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Sarmuji dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, sehingga penunjukannya turut mencerminkan dinamika akomodasi politik dalam koalisi pemerintahan.
Lima Wakil Menteri Baru Dilantik
Selain pergeseran di level menteri, Presiden Prabowo juga melantik lima wakil menteri baru berdasarkan Keppres yang sama. Kelima pejabat tersebut adalah:
Drajad Hari Wibowo, yang dipercaya sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman, keduanya mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan. Muhammad Saleh Mustafa ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertanian, sementara Irwan Meilano mengisi posisi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Kehadiran dua wakil menteri sekaligus di Kementerian Keuangan menunjukkan besarnya beban kerja dan cakupan tugas yang diemban kementerian tersebut dalam agenda fiskal dan pembiayaan pembangunan nasional.
Listyo Sigit Tinggalkan Kapolri, Masuk Istana sebagai Kepala KSP
Rangkaian perubahan tidak berhenti di struktur kementerian. Penataan juga merambah jabatan-jabatan strategis di luar kabinet. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), kini dipercaya mengisi posisi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Dudung Abdurachman yang berpindah ke pos Menko Polkam.
Perpindahan Listyo Sigit dari pucuk pimpinan Polri ke lingkungan kepresidenan menandai pergeseran peran yang cukup mencolok. Sebagai Kepala KSP, ia akan bertugas mengawal pelaksanaan program prioritas presiden serta menjaga koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Kapolri Baru: Komjen Suyudi Ario Seto
Dengan keluarnya Listyo Sigit dari kursi Kapolri, tongkat komando Polri diserahkan kepada Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Ia dilantik sebagai Kapolri baru dalam sesi yang sama di Istana Negara. Pergantian ini menandai babak baru kepemimpinan di tubuh institusi kepolisian nasional, yang kini dituntut untuk melanjutkan berbagai program pembenahan internal sekaligus menjawab ekspektasi publik terhadap penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.
Dedi Prasetyo dan Jabatan Strategis Lainnya
Mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara RI, Dedi Prasetyo, juga mendapatkan mandat baru. Ia ditunjuk sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik dan redistribusi lahan di seluruh Indonesia.
Di luar itu, Presiden Prabowo turut melantik Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Sejumlah pejabat lain juga dilantik untuk mengisi posisi Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Sumpah Jabatan dan Ucapan Selamat dari Presiden
Dalam prosesi yang berlangsung khidmat, Presiden Prabowo memandu langsung pengucapan sumpah jabatan seluruh pejabat yang dilantik. Para pejabat baru menyatakan kesetiaan mereka kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta komitmen untuk menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setelah penandatanganan berita acara pelantikan selesai dilaksanakan, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada seluruh pejabat yang baru dilantik.
Pesan di Balik Reshuffle 1 Oktober
Rangkaian perubahan pada 1 Oktober 2026 ini bukan sekadar pergantian sejumlah wajah di kursi kementerian. Cakupannya jauh lebih luas: redistribusi tanggung jawab strategis menyentuh bidang hilirisasi dan energi, politik dan keamanan, diplomasi luar negeri, industri manufaktur, keuangan negara, pertanian, kelautan dan perikanan, hingga koordinasi pemerintahan di tingkat kepresidenan.
Reshuffle ini juga memperlihatkan pola yang cukup khas: sejumlah pejabat yang sebelumnya berada di lingkar dalam kepresidenan—seperti Dudung Abdurachman—didorong ke pos kementerian, sementara pejabat dari institusi lain, seperti Listyo Sigit dari Polri, ditarik masuk ke Istana. Pola semacam ini lazim ditafsirkan sebagai upaya presiden untuk memperkuat kendali atas agenda-agenda prioritas dengan menempatkan figur-figur yang sudah teruji kedekatan dan koordinasinya.
Dengan sisa masa jabatan 2024–2029 yang terus berjalan, para pejabat baru kini menanggung tuntutan yang tidak ringan: menerjemahkan mandat politik dan administratif ke dalam kinerja pemerintahan yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Publik dan kalangan pengamat kebijakan akan mencermati seberapa cepat para pejabat baru ini mampu membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo sejalan dengan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia.
Pimred: Suleman Sinulingga
Pimpinan Umum: Fernando Albert Damanik
Baca Juga Berita Ini
Suahasil Nazara Jadi Menkeu, Tongkat Estafet Fiskal Prabowo Berubah Lagi
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan Harus Tegas, Transparan, dan Akuntabel
Kapolri Rombak Jajaran Polda Sumut, Sejumlah Kapolres Berganti: Simalungun, Siantar, Sergai hingga Sibolga Punya Pimpinan Baru
Kapolres Pematangsiantar Dikritik Terkait Dugaan Abaikan Adat, Aliansi Masyarakat Adat Siap Surati Kapolri
Program MBG Hidupkan Pertanian Lokal: SPPG Pematang Seleng Serap Hasil Panen Petani Labuhanbatu
Wacana Hukuman Mati bagi Koruptor Dinilai Perkuat Komitmen Pemberantasan Korupsi
Komentar