MEDAN – Terkait krisis sosial yang memuncak menjadi aksi penjarahan supermarket oleh warga korban banjir di Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Sibolga, DPP Lembaga Anak Generasi Indonesia (AGENSI) menyatakan keprihatinan mendalam dan mengecam keras lambatnya respons logistik pemerintah daerah.
Ketua Umum AGENSI, Rikkot Damanik, S.H., didampingi Sekretaris Jenderal Fernando Albert Damanik, menegaskan bahwa aksi penjarahan yang didorong oleh rasa lapar dan putus asa adalah cerminan kegagalan sistem penanganan darurat.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat Sekarang“Kami sangat menyayangkan, masyarakat yang sudah kehilangan harta benda karena banjir dan longsor, kini dipaksa melakukan penjarahan demi memenuhi kebutuhan perut. Ini bukan lagi soal bencana alam, ini sudah krisis kemanusiaan dan kegagalan logistik,” tegas Rikkot Damanik.
Kegagalan Sistem dan Tuntutan Intervensi Pusat
Sekjen AGENSI, Fernando Albert Damanik, menyoroti bahwa insiden penjarahan di tengah bencana (Sabtu, 29/11/2025) menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tidak siap menghadapi eskalasi krisis.
“Aksi penjarahan adalah gejala paling keras dari kegagalan negara hadir tepat waktu. Kami mendesak Pemerintah Pusat melalui BNPB dan kementerian terkait untuk segera melakukan intervensi penuh. Dana logistik harus dialirkan cepat dan tepat. Jangan biarkan warga mengambil langkah ekstrem karena merasa ditinggalkan,” seru Fernando Albert Damanik.
AGENSI meminta Pemda Tapteng dan Sibolga untuk segera berkoordinasi dengan aparat keamanan (TNI/Polri) agar distribusi bantuan dapat berjalan aman dan cepat, sekaligus memulihkan ketertiban sosial. Organisasi ini juga mengimbau warga terdampak untuk tetap menahan diri, dan menuntut agar hak-hak mereka segera dipenuhi oleh negara.
(Dilaporkan oleh AGENSI, Minggu 30 November 2025)
Komentar