Kebijakan penataan operasional tenaga relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memicu perhatian dari berbagai kalangan. Di tengah upaya efisiensi anggaran dan optimalisasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul kekhawatiran terkait kepastian nasib para tenaga pelaksana lapangan yang selama ini menjadi garda terdepan program tersebut.
Kepala BGN, Sudaryono, kini didorong untuk memastikan bahwa kebijakan penyesuaian tata kelola operasional yang diterapkan tidak menimbulkan ketidakpastian sosial ekonomi bagi para relawan. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar pelaksanaan program strategis nasional ini tetap berjalan selaras dengan prinsip kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Sorotan Pasca-Insiden di Lapangan
Perhatian publik terhadap kondisi kerja relawan menguat setelah adanya peristiwa di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Seorang mantan relawan SPPG berinisial KT (55) ditemukan meninggal dunia pada Senin (9/11/2026), setelah sebelumnya diketahui sudah tidak lagi bertugas di dapur SPPG tempatnya bekerja.
Berdasarkan keterangan pihak kepolisian dan keluarga, korban memiliki riwayat gangguan kesehatan serta persoalan psikologis. Hingga saat ini, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa perubahan kebijakan penataan tenaga kerja oleh BGN merupakan faktor penyebab langsung peristiwa duka tersebut. Kendati demikian, sejumlah pihak memandang peristiwa ini sebagai pengingat penting mengenai dampak sosial dan psikologis yang berpotensi timbul akibat perubahan status kerja di tingkat akar rumput.
Klarifikasi BGN dan Skema Kebutuhan Relawan
BGN sebelumnya telah menyampaikan penjelasan resmi melalui siaran pers Nomor SIPERS-390/BGN/11/2026 tertanggal 5 November 2026. Dalam dokumen tersebut, BGN menerangkan bahwa penyesuaian jumlah tenaga pelaksana merupakan alternatif perhitungan kebutuhan berdasarkan rasio penerima manfaat. Lembaga ini juga menetapkan pagu maksimal biaya operasional sebesar Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
Berdasarkan formula acuan yang disusun BGN, dapur yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat disarankan menggunakan rujukan 47 relawan per hari. Sementara itu, untuk dapur dengan kapasitas 1.000 hingga 1.499 penerima manfaat, acuan tenaga yang digunakan adalah 15 relawan.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan bahwa angka-angka tersebut bersifat rujukan teknis dan bukan batasan kaku. Ia menyatakan tidak ada kewajiban bagi mitra SPPG untuk melakukan pengurangan tenaga kerja. Sebagai alternatif, BGN menyarankan penerapan sistem kerja bergiliran atau shifting demi mengakomodasi seluruh tenaga yang ada.
Tantangan Penafsiran Regulasi di Tingkat Mitra
Kendati BGN menegaskan tidak ada arahan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, realitas di lapangan menunjukkan adanya perbedaan penerapan oleh sejumlah mitra pengelola SPPG. Situasi ini memicu pertanyaan mengenai efektivitas sosialisasi juknis dan pengawasan operasional dari pusat ke daerah.
Sejumlah kalangan menilai BGN perlu memastikan bahwa pedoman efisiensi anggaran tidak diterjemahkan secara sepihak oleh pengelola dapur sebagai pemangkasan tenaga kerja secara mendadak. BGN didorong untuk memberikan pedoman operasional yang jelas kepada seluruh mitra, termasuk memantau apakah skema kerja bergiliran benar-benar diterapkan secara adil atau justru memicu penurunan pendapatan yang signifikan bagi relawan.
Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan dan Hak Relawan
Dari sisi hukum ketenagakerjaan, istilah “relawan” dalam praktiknya perlu ditelaah secara cermat. Merujuk pada pandangan Kementerian Ketenagakerjaan, suatu hubungan dinilai memiliki sifat hubungan kerja apabila memenuhi tiga unsur utama, yakni adanya pekerjaan, upah atau imbalan, serta adanya perintah kerja.
Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka hubungan yang terjalin tunduk pada kaidah perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, terlepas dari sebutan administratif yang disematkan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS juga mengatur kewajiban pemberi kerja dalam memberikan jaminan sosial bagi para pekerjanya.
Oleh karena itu, BGN bersama mitra pengelola yayasan SPPG dipandang perlu memberikan kepastian status hukum, transparansi kesepakatan kerja, kepastian insentif, hingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh personel dapur MBG.
Langkah Bijak Penyelesaian bagi Tenaga Kerja
Sebagai langkah edukatif, para relawan atau tenaga pelaksana yang menghadapi kendala administratif maupun pemutusan kerja sepihak diimbau untuk menempuh langkah-langkah yang sesuai koridor hukum:
Pertama, mengumpulkan dan mengamankan seluruh dokumen kerja, seperti surat tugas, bukti penerimaan insentif, jadwal operasional, serta bukti korespondensi resmi dengan pihak pengelola.
Kedua, mengedepankan komunikasi secara tertulis dengan pihak yayasan atau mitra pengelola guna meminta klarifikasi mengenai dasar pertimbangan penyesuaian tugas atau penghentian status kerja.
Ketiga, mengonsultasikan persoalan tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat atau lembaga bantuan hukum apabila dijumpai adanya dugaan pelanggaran hak atau ketidaksesuaian prosedur administratif.
Keempat, memastikan status kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan atas risiko kerja yang mungkin terjadi selama bertugas.
Mendorong Kebijakan MBG yang Humanis
Sebagai program strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan berkesinambungan tanpa mengesampingkan martabat tenaga kerjanya. Keberhasilan program berskala besar dinilai tidak hanya bertumpu pada tercapainya target distribusi makanan, melainkan juga pada tata kelola tenaga kerja yang transparan, berkeadilan, dan bertanggung jawab.
Kini, evaluasi menyeluruh terhadap implementasi juknis teknis sangat dinantikan agar BGN, mitra SPPG, dan tenaga pelaksana lapangan dapat terus bersinergi dalam kerangka kerja yang adil dan terlindungi hukum.
Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pimpinan BGN, juru bicara, pengelola SPPG, maupun pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan kode etik jurnalistik.
(Pengamat kebijakan Publik)
Pimred: Suleman Sinulingga
Pimpinan Umum: Fernando Albert Damanik
Baca Juga Berita Ini
Sudaryono Sebut Kritik ke Prabowo Digiring Robot, Tuding Oligarki dan Koruptor
RSCM Tegaskan Memori Febiona Purba Baik, Klaim Kehilangan Ingatan 70 Persen Tak Terbukti
Keracunan MBG Kembali Terjadi, DPR Soroti Celah Pengawasan dan Potensi Jerat Hukum
MBG Terus Diperkuat, Tapi Dugaan Insiden Keamanan Pangan Kembali Muncul: Ada Apa dengan Sistem Pengawasan BGN?
Dinkes Sumut Tegaskan Isu “Hilang Ingatan 70 Persen” Tak Terbukti, Kondisi Febiona Dipastikan Normal
Ratusan Siswa di Karo Diduga Keracunan Usai Santap Menu MBG, Bupati dan Kepala BGN Koordinasikan Investigasi
Komentar