Sekda Simalungun Tegaskan Penyampaian Ranperda APBD 2027 Telah Sesuai Tahapan
SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menegaskan bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kabupaten Simalungun telah dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Mixnon Andreas Simamora, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Simson Tambunan, kepada wartawan di Pamatang Raya, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan menyusul rencana DPRD Kabupaten Simalungun untuk kembali menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) terkait kelanjutan pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Sekda Mixnon Andreas Simamora menjelaskan, penyusunan Ranperda APBD 2027 berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah ditandatangani dan disepakati bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD pada 27 Agustus 2026.
Dalam kesepakatan awal tersebut, rancangan APBD 2027 diproyeksikan sekitar Rp2,4 triliun, dengan asumsi besaran Transfer ke Daerah (TKD) mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2026 yang mencapai lebih dari Rp1,9 triliun.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Pemkab Simalungun kemudian menyampaikan Ranperda APBD 2027 kepada DPRD pada 4 September 2026.
Menurut Mixnon, penyampaian pada tanggal tersebut telah mempertimbangkan ketentuan tahapan penganggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.
“Ranperda APBD disampaikan paling lama pada minggu kedua bulan September. Selanjutnya, pembahasan harus diselesaikan dan memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan,” jelasnya.
Dengan demikian, pembahasan dan persetujuan bersama APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat diselesaikan paling lambat 30 November 2026.
Namun, dalam perkembangannya, terdapat perubahan informasi mengenai besaran Transfer ke Daerah (TKD). Melalui surat Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2026, Pemkab Simalungun menerima informasi bahwa alokasi TKD untuk tahun 2027 sebesar Rp1,8 triliun.
Jumlah tersebut mengalami pengurangan lebih dari Rp88,4 miliar dibandingkan alokasi TKD Tahun Anggaran 2026 yang mencapai lebih dari Rp1,9 triliun.
Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027.
Mixnon menjelaskan, dalam nota pengantar keuangan yang disampaikan Bupati Simalungun pada rapat paripurna 10 November 2026, pagu anggaran yang disampaikan masih mengacu pada Ranperda APBD sebelum penyesuaian akibat pengurangan TKD.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga telah menyampaikan perlunya penyesuaian anggaran sebagai dampak berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat.
“Di sinilah tahapan yang harus dilanjutkan. Melalui nota jawaban masing-masing fraksi terhadap nota pengantar keuangan Bupati, persoalan pengurangan TKD tersebut dapat ditanggapi dan dibahas lebih lanjut. Karena pembahasan sudah dimulai, tentu perlu dilakukan penyesuaian. Kita berharap dalam rapat selanjutnya hal ini dapat menjadi bagian dari pembahasan,” ungkap Mixnon.
Terkait alasan pemerintah daerah tidak langsung melakukan perubahan terhadap rancangan anggaran setelah menerima informasi pengurangan TKD, Sekda menyebutkan bahwa penyusunan sebelumnya telah didasarkan pada kesepakatan KUA-PPAS bersama DPRD.
“Karena sudah ada kesepakatan di awal, maka apabila kesepakatan itu diubah, tentu harus melalui kesepakatan kembali. Itu yang kami sampaikan. Jadi, tidak ada tahapan yang tidak tepat. Namun, kita juga memahami bahwa waktu pembahasan semakin terbatas sehingga perlu bersama-sama mempercepat penyelesaiannya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPKPD Kabupaten Simalungun, Simson Tambunan, turut menegaskan bahwa penyampaian KUA-PPAS dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 telah dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan yang berlaku.
Ia berharap seluruh proses pembahasan Rancangan APBD 2027 dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Kita berharap pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan dengan baik, termasuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan alokasi TKD, sehingga APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disepakati tepat waktu dan tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
Media Nusantara News Today
Pimred: Suleman Sinulingga
Pimpinan Umum: Fernando Albert Damanik
Baca Juga Berita Ini
Trump: AS Tak Perlu Bikin Kesepakatan dengan Iran
ICMI Apresiasi Ketegasan Polri Tangani Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Prabowo ke Luar Negeri saat Kursi Wapres Kosong, Yusril: Tidak Masalah
Tak Jabat Wapres, Gibran Dapat Uang Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan
Cerita Gibran Alami Pergulatan Batin saat Dipinang Prabowo Jadi Cawapres, Akui Berat Kecewakan PDIP
Yusril Akui Prabowo Boleh Pilih Wapres Pengganti Gibran dari Gerindra, Ini Aturannya
Komentar