SIMALUNGUN – Gelombang perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan anggaran di Kabupaten Simalungun mencapai puncaknya. BEM Universitas Efarina bersama Aliansi BEM Simalungun (BEM STAI Panca Budi, Forum Pemuda Simalungun, dan BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kantor DPRD Kabupaten Simalungun, Senin (06/04/2026) mulai pukul 14.00 WIB hingga 16.30 WIB.
Aksi ini merupakan rapor merah bagi para wakil rakyat yang dinilai tidak rasional dalam menyusun skala prioritas anggaran tahun 2026 di tengah carut-marutnya infrastruktur dan pelayanan kesehatan.
Kado Tikus: Simbol Peringatan Keras “Korupsi” Anggaran
Sebagai bentuk kritik simbolik yang tajam, massa aksi memberikan “kado” berupa beberapa ekor tikus kepada pihak DPRD. Aksi ini ditegaskan bukan sebagai intimidasi, melainkan peringatan keras terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan mencederai kepercayaan masyarakat Simalungun.
“Persoalan utama bukan semata angka, melainkan urgensi dan keberpihakan. Alokasi anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan dasar rakyat, bukan sekadar kepentingan administratif,” tegas massa aksi.
Mengecewakan! 50 Anggota Dewan “Bolos” Saat Rakyat Datang
Fakta pahit harus diterima mahasiswa ketika mendapati kantor DPRD dalam kondisi kosong dari keberadaan anggota dewan. Tak satu pun dari 50 anggota DPRD Kabupaten Simalungun hadir untuk menemui massa aksi. Hal ini dinilai sebagai sikap tidak responsif dan minimnya komitmen terhadap aspirasi rakyat.
Massa hanya diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) yang menandatangani Fakta Integritas di atas materai sebagai bentuk tanggung jawab awal untuk diteruskan kepada Ketua DPRD. Namun, mahasiswa menegaskan kehadiran Sekwan tidak dapat menggantikan representasi langsung 50 anggota dewan.
8 Tuntutan Harga Mati Mahasiswa
BEM Universitas Efarina dan Aliansi BEM Simalungun mengeluarkan pernyataan sikap tegas:
Transparansi Anggaran: Penjelasan terbuka terkait skala prioritas kebutuhan masyarakat.
Audit Independen: Melakukan audit menyeluruh terhadap Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2026.
Keterbukaan LPSE/e-Catalogue: Transparansi penuh atas seluruh proses pengadaan barang dan jasa.
Efisiensi Anggaran: Alihkan belanja tidak prioritas ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Krisis RSUD Perdagangan: Mendesak penyelesaian menyeluruh masalah pelayanan kesehatan di sana.
Pemerataan Pembangunan: Percepatan infrastruktur di seluruh wilayah Simalungun.
Perlindungan Aktivis: Kawal kasus penyiraman aktivis Andri Yunus dan jamin kebebasan berpendapat.
Klarifikasi APBD: Menuntut pernyataan resmi agar APBD benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Catatan Jurnalisme Nurani: Mahasiswa Adalah Benteng Terakhir
Pimpinan Umum Nusantara News Today, Fernando Albert Damanik, memberikan catatan keras.
“Melalui Jurnalisme Nurani, kita melihat aksi ini sebagai alarm tanda bahaya bagi demokrasi di Simalungun. Memberikan tikus adalah simbol bahwa rakyat muak dengan dugaan pemborosan. Absennya 50 anggota dewan saat mahasiswa datang adalah bentuk pengabaian konstitusi yang nyata. Anggaran daerah adalah uang rakyat, bukan uang saku pejabat,” tegas Fernando.
Ancaman Aksi Lanjutan yang Lebih Besar
Presiden Mahasiswa Universitas Efarina, Depandes Nababan, menutup aksi dengan peringatan terakhir. Ia menegaskan bahwa jika tuntutan ini hanya dianggap angin lalu, mahasiswa siap kembali dengan massa yang lebih besar dan terorganisir.
“Jangan jadikan suara kami sebagai formalitas. Kami akan terus mengawal hingga ada perubahan konkret. Jika tidak ditindaklanjuti, kami siap melumpuhkan aktivitas dengan massa yang lebih besar!” pungkas Depandes.
Editor: Fernando Albert Damanik 🖋️
Laporan: Tim Liputan Investigasi & Gerakan Mahasiswa
#HidupMahasiswa #DPRDSimalungun #EfarinaMenggugat #AliansiBEMSimalungun #DepandesNababan #KadoTikus #TransparansiAnggaran #NusantaraNewsToday #JurnalismeNurani


















Komentar