SIMALUNGUN – Suasana di Nagori Purbasari, Kabupaten Simalungun, mencekam. Para petani kecil yang mengelola lahan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kini dihantui teror “Panen Paksa”. Melalui sambungan telepon, sejumlah warga mengaku diintimidasi agar segera memanen tanaman mereka meski belum memasuki usia produktif, dengan ancaman lahan akan diratakan menggunakan alat berat (penjonderan), Kamis (05/03/2026).
Intimidasi Lewat Telepon: Petani Terjepit di Simalungun
Keresahan memuncak saat warga membeberkan bahwa tekanan tersebut datang dengan nada yang sangat tegas. Jika tidak segera dipanen—yang berarti kerugian ekonomi total bagi petani—maka alat berat akan dikerahkan untuk meluluhlantakkan mata pencaharian mereka.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat Sekarang“Kami serba salah. Tanaman masih muda, kalau dipanen sekarang kami rugi besar. Tapi kalau ditolak, diancam mau dijonder. Ini benar-benar menindas rakyat kecil,” ungkap salah seorang petani dengan nada getir.
Sorotan Tajam: Seret Nama Oknum Polres Simalungun
Yang paling mengejutkan, beberapa warga menduga penelepon misterius tersebut mengatasnamakan atau dikaitkan dengan oknum dari Polres Simalungun. Meski dugaan ini masih memerlukan klarifikasi resmi, isu keterlibatan aparat dalam urusan “eksekusi lahan” aset Pemkab telah menyentuh aspek pelanggaran etik dan penyalahgunaan kewenangan.
Gerah dengan perlakuan tersebut, warga menyatakan tidak akan tinggal diam dan berencana menempuh langkah hukum dengan melaporkan dugaan keterlibatan oknum tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).
“Jika benar ada oknum polisi yang terlibat mengintimidasi petani demi kepentingan lahan, maka ini adalah penghianatan terhadap tugas Polri sebagai pelindung masyarakat. Kami akan kawal laporan warga ke Propam agar tidak ada penyalahgunaan institusi!” tegas tim investigasi di lapangan.
Dugaan Standar Ganda: Lahan Suami Pangulu Kebal Penjonderan?
Ketidakadilan semakin mencolok ketika warga menyoroti lahan yang dikuasai oleh suami Kepala Desa (Pangulu) Bahtobu. Lahan tersebut, yang disebut memiliki area lebih luas dengan usia tanaman yang hampir sama, justru dikabarkan tidak masuk dalam daftar rencana penjonderan.
Perbedaan perlakuan ini memicu dugaan adanya “standar ganda” dan tebang pilih dalam pengelolaan aset negara. Apakah hukum hanya tajam ke bawah kepada petani kecil, namun tumpul ke atas bagi keluarga pejabat desa?
Jurnalisme : Menagih Nyali Kapolres dan Pemkab
Pimpinan Umum Nusantara News Today, Fernando Albert Damanik, memberikan pernyataan keras terkait konflik ini.
“Kami mendesak Kapolres Simalungun segera memberikan klarifikasi terbuka. Jangan biarkan nama institusi Polri dirusak oleh oknum yang bermain di lahan Pemkab. Pemkab Simalungun juga harus transparan, jangan jadikan lahan aset sebagai ajang intimidasi rakyat. DPRD Simalungun jangan tidur, panggil semua pihak terkait!” tegas Fernando.
Kawal Hingga Akar Rumput
Masyarakat Purbasari menegaskan bahwa mereka akan terus berjuang mempertahankan mata pencaharian mereka. Nusantara News Today berkomitmen mengawal laporan warga ke Propam hingga terungkap siapa sebenarnya “dalang” di balik teror telepon dan rencana penjonderan sepihak tersebut.
Editor: Fernando Albert Damanik 🖋️
Laporan: Tim Investigasi Keadilan Rakyat
Komentar