PEMATANGSIANTAR – Fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pematangsiantar dalam beberapa hari terakhir memicu reaksi keras dari kalangan aktivis. Garda Muda Peduli Masyarakat (GAMPERA) bersama Gerakan Ikatan Mahasiswa dan Pemuda (GIMP) menuntut perbaikan manajemen distribusi guna mengakhiri keresahan warga, Sabtu (07/03/2026).
Kondisi ini dinilai tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak buruk pada roda ekonomi masyarakat yang bergantung pada ketersediaan energi.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangManajemen Buruk, Rakyat Dirugikan
Ketua Harian GAMPERA, Yossia Sinaga, menilai bahwa kemacetan dan antrean panjang yang terus berulang adalah bukti lemahnya tata kelola pelayanan di tingkat SPBU. Sebagai ujung tombak distribusi energi, pengelola SPBU diminta untuk bersikap profesional dan tidak membiarkan penumpukan kendaraan terus terjadi.
“Antrean panjang ini menunjukkan perlunya pembenahan manajemen distribusi. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dirugikan akibat buruknya pengaturan pelayanan di lapangan. SPBU harus mampu mengelola distribusi secara tertib,” tegas Yossia.
Waspadai Penimbunan: GIMP Minta APH Turun Tangan
Senada dengan hal tersebut, Ketua GIMP, Indra Simarmata, menyoroti adanya potensi “permainan” di balik kelangkaan atau antrean yang tidak wajar. Ia mendesak agar pihak Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pengawasan ketat terhadap operasional SPBU.
“Jangan ada pihak SPBU yang bermain dengan oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penimbunan BBM. Kami juga menuntut agar CCTV yang terhubung langsung dengan Pertamina tidak dipermainkan. Kami akan pantau terus, karena distribusi ini adalah kebutuhan vital rakyat,” ujar Indra dengan nada bicara yang lugas.
Catatan Jurnalisme Nurani: Energi Adalah Hak Publik
Pimpinan Umum Nusantara News Today, Fernando Albert Damanik, memberikan pandangan bahwa SPBU tidak boleh hanya mengejar omzet tanpa memperhatikan dampak sosial dari aktivitas bisnis mereka.
“Fungsi SPBU bukan sekadar menjual BBM, tapi melayani hak publik atas energi. Membiarkan antrean meluber ke jalan raya hingga memicu kemacetan adalah bentuk pengabaian tanggung jawab sosial. Kita mendesak Pertamina dan Pemerintah Kota untuk melakukan evaluasi total terhadap SPBU yang tidak kompeten dalam mengatur distribusi,” ungkap Fernando.
Tuntutan Bersama GAMPERA dan GIMP
Melalui pernyataan resminya, kedua organisasi kepemudaan ini menyampaikan lima poin tuntutan utama:
Perbaikan Manajemen: Segera atur antrean agar tidak terjadi penumpukan kendaraan.
Perketat Pengawasan: Pastikan pengisian BBM berjalan adil dan merata.
Hapus Praktik Ilegal: Jangan bekerja sama dengan oknum penimbun BBM.
Evaluasi Pertamina: PT Pertamina diminta mengevaluasi SPBU yang tidak profesional.
Pengawasan Pemerintah: Pemko dan APH wajib turun langsung mengawasi lapangan.
GAMPERA dan GIMP menegaskan bahwa jika kondisi ini tidak segera membaik, mereka tidak akan tinggal diam dan akan terus menyuarakan kepentingan masyarakat agar stabilitas energi di Pematangsiantar tetap terjaga.
Editor: Fernando Albert Damanik 🖋️
Laporan: Josep Opranto Sagala
Komentar