PEMATANGSIANTAR – Presiden Mahasiswa BEM Universitas Efarina (UNEFA), Depandes Nababan, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pendidikan nasional dan daerah. Dalam pernyataannya pada Jumat (20/02/2026), Depandes menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mencederai prioritas pembangunan sumber daya manusia dan melukai rasa keadilan para pendidik di Indonesia.
Pendidikan Bukan Sekadar Memberi Makan
Depandes menegaskan bahwa fokus negara seharusnya tertuju pada pilar utama pendidikan: kesejahteraan guru, fasilitas sekolah yang layak, dan mutu pembelajaran.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat Sekarang“Pendidikan bukan sekadar memberi makan siswa. Ketika anggaran besar digelontorkan untuk MBG di tengah ribuan persoalan pendidikan yang belum tuntas, wajar jika publik mempertanyakan prioritas negara. Apakah ini investasi peradaban atau sekadar proyek politik sesaat?” ujar Depandes dengan tegas.
Sorotan Ketidakadilan: Status PPPK dan Nasib Guru Honorer
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah wacana pengangkatan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini dinilai diskriminatif terhadap guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun.
“Banyak guru honorer mengabdi belasan hingga puluhan tahun dengan upah di bawah layak namun belum jelas statusnya. Jika pekerja program baru justru diprioritaskan menjadi PPPK, ini jelas melukai martabat dan rasa keadilan para pendidik kita,” tegas Presma BEM Unefa tersebut.
Keamanan Pangan dan Keterlibatan Institusi Bersenjata
BEM UNEFA juga menyoroti data mengkhawatirkan terkait dampak teknis program ini. Hingga Oktober 2025, tercatat lebih dari 16.000 siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami keracunan makanan akibat pengelolaan program yang belum matang.
Selain itu, Depandes mempertanyakan keterlibatan masif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam membangun dan mengelola lebih dari 1.147 unit SPPG. “Ketika aparat penegak hukum masuk terlalu jauh ke wilayah program sosial pendidikan, muncul kesan politisasi dan konsolidasi kekuasaan yang mengaburkan fungsi sipil pendidikan,” tambahnya.
Komitmen Jurnalisme Nurani
Pimpinan Umum Nusantara News Today, Fernando Albert Damanik, memberikan ruang bagi pemikiran mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat. Sebagai media yang mengedepankan nurani, keberpihakan terhadap nasib guru dan kualitas pendidikan adalah harga mati.
“Suara mahasiswa adalah alarm bagi penguasa. Kami sepakat bahwa kesejahteraan guru harus menjadi fondasi utama sebelum menjalankan program bantuan jangka pendek lainnya,” ungkap Fernando.
Seruan untuk Pemerintah
Di akhir pernyataannya, BEM Universitas Efarina mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menata ulang prioritas anggaran. Mahasiswa berkomitmen untuk terus berdiri bersama guru dan siswa demi pendidikan yang adil dan bermartabat.
Editor: Fernando Albert Damanik 🖋️
Laporan: Josep Opranto Sagala
Komentar