**
NUSANTARANEWS-TODAY SIMALUNGUN – Seorang kepala sekolah di Kecamatan Tanah Jawa mengungkap adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Tanah Jawa terhadap sekolah-sekolah di wilayahnya.
Menurut pengakuannya, setiap pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), para kepala sekolah diwajibkan menyetorkan uang sebesar Rp 10.000 per siswa. “Contohnya, murid saya ada 320 orang, jadi setiap pencairan dana BOS kami harus menyetor Rp 3.200.000. Belum lagi biaya saat rekon dan jika ada tamu datang,” ujarnya, meminta agar namanya tidak disebut.
BAC JUGA Kanit Regident Sat Lantas Polres Simalungun Patroli Blue Light, Jaga Kamtibmas di Bulan Ramadan
Terkait hal ini, Ilham Syaputra mendesak Bupati Simalungun untuk segera mencopot jabatan Korwil Pendidikan Tanah Jawa, Roberton Saragih. “Praktik ini sudah sangat meresahkan kepala sekolah. Kami meminta Dinas Pendidikan Simalungun segera mengambil tindakan tegas,” tegasnya.
Upaya konfirmasi kepada Roberton Saragih hingga berita ini diterbitkan belum membuahkan hasil, sebab nomor kontak wartawan telah diblokir olehnya.
Kasus dugaan pungli ini semakin mencoreng dunia pendidikan di Simalungun. Jika terbukti, tindakan ini jelas mencederai integritas pendidikan yang seharusnya bebas dari praktik kotor demi kepentingan pribadi. Masyarakat kini menanti langkah tegas dari pihak berwenang untuk membersihkan institusi pendidikan dari oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatan.(team)
Komentar