PEMATANGSIANTAR – Bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 24 November 2025 memicu desakan keras dari kalangan mahasiswa. Eksekutif Kota Pematangsiantar Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) secara tegas meminta Presiden Republik Indonesia segera menetapkan Status Bencana Nasional.
Ketua EK LMND, Yuda Cristafari, menilai bahwa peristiwa ini bukan lagi sekadar bencana alam biasa, melainkan “ujian negara” karena luasan wilayah yang terdampak telah menjalar dari satu provinsi ke provinsi lain, menyingkap kelemahan koordinasi pemerintah daerah.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangKorban Jiwa dan Kerugian Memenuhi Indikator UU
Yuda menegaskan bahwa penetapan status nasional sangat mendesak berdasarkan data dan undang-undang.
| Data Kemanusiaan & Kerusakan | Kondisi Terkini |
| Korban Jiwa | BNPB mencatat 174 orang tewas dan 79 orang masih hilang. |
| Infrastruktur | Kerusakan infrastruktur meluas, jalur distribusi terputus, dan pelayanan publik lumpuh di banyak titik. |
| Luas Wilayah | Dampak bencana telah menjalar ke tiga provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar). |
Yuda Cristafari mengingatkan bahwa seluruh indikator yang termuat dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana—meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana, cakupan wilayah, dan dampak sosial ekonomi—telah terpenuhi.
Keterlambatan Evakuasi dan Ancaman Ekonomi Nasional
EK LMND menyoroti bahwa keterlambatan evakuasi dan bantuan yang tak kunjung tiba, padahal korban masih sempat mengirim rekaman kondisi mereka di tengah puing, menunjukkan bahwa sistem penanganan darurat tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Selain dampak kemanusiaan, Yuda juga menekankan dampak ekonomi:
“Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan wilayah yang menopang kebutuhan pangan dan sumber daya alam. Terganggunya sentra produksi ini akan menghambat perputaran ekonomi nasional,” jelasnya.
Oleh karena itu, intervensi penuh dari pemerintah pusat mutlak diperlukan. “Saat masyarakat berada dalam situasi genting, negara tidak seharusnya menunggu hingga semuanya terlambat,” tutupnya, menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan langkah nyata hari ini.
(Josep Opranto Sagala)
Komentar