DPRD BONE KEMBALI CATAT SEJARAH BURUK: SIKAP KEKANAKAN ANGGOTA DEWAN HAMBAT ANGGARAN DAERAH
BONE – Kekecewaan mendalam dan kemarahan publik kembali tersulut melihat potret memalukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone. Rapat penting penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 berubah menjadi tontonan yang jauh dari kata terhormat, diwarnai saling bentak, gebrak meja, hingga insiden cangkir melayang pada Senin (20/10/2025) sore.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangInsiden ini bukan hanya mencoreng wibawa institusi legislatif, tetapi juga menunjukkan kegagalan anggota dewan dalam memprioritaskan kepentingan rakyat di atas ego pribadi dan friksi politik. Masyarakat bertanya, apakah ini sikap wakil rakyat yang digaji dari uang pajak, yang seharusnya fokus pada alokasi anggaran demi pembangunan daerah?
EGO POLITIK HAMBAT TARGET PAD
Ketegangan memuncak di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone saat anggota Banggar, Andi Muhammad Salam (Lilo AK), menyampaikan pandangan yang meminta target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikembalikan ke angka awal, yakni Rp340 miliar, sesuai hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pandangan ini bertolak belakang dengan rencana Pemerintah Kabupaten Bone yang ingin menaikkan target PAD sebesar Rp150 miliar—suatu upaya peningkatan yang semestinya didukung jika realistis.
Konflik memanas ketika interupsi dilontarkan oleh anggota DPRD dari Fraksi PPP, Hj Adriani, yang menilai target PAD lebih tinggi sah saja asalkan realistis dan sesuai kemampuan. Alih-alih merespons dengan kepala dingin dan argumentasi data, Lilo AK justru tidak terima dan marah, memicu perdebatan sengit yang berujung pada kericuhan.
FOKUS PADA KERIBUTAN, BUKAN KERJA NYATA
Puncak kekisruhan terjadi ketika Lilo, Faisal, dan H Muhsin terlihat menggebrak meja dengan emosi yang tak terkontrol, hingga puncaknya sebuah cangkir melayang dan jatuh ke lantai. Momen ini menjadi simbol betapa rusaknya moral dan etika berpolitik di dalam ruang sidang rakyat.
Meskipun pimpinan sidang berupaya menenangkan dan rapat akhirnya dilanjutkan, kericuhan ini telah menguras energi dan waktu yang seharusnya dicurahkan untuk memastikan anggaran 2025 benar-benar optimal bagi rakyat. Sikap kekanak-kanakan ini menjadi cermin kegagalan kepemimpinan dan kedewasaan berpolitik para wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan.
Masyarakat menuntut agar anggota dewan segera mengakhiri drama yang memalukan ini dan kembali fokus pada pembahasan APBD Perubahan, memastikan setiap rupiah anggaran dialokasikan secara akuntabel dan tepat sasaran, bukan disandera oleh emosi dan kepentingan pribadi para wakil rakyat.
Penulis Suleman Sinulingga ️
Komentar