**Jakarta** – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung implementasi **Kebijakan Satu Peta (KSP)** sebagai landasan pembangunan nasional yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan. Kebijakan ini dinilai memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian tata ruang, penyelesaian konflik lahan, serta mendukung percepatan pembangunan di berbagai daerah.
Dalam upaya memperkuat pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Kemenko Polkam mendorong sinergi yang lebih erat antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar data geospasial yang digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dapat terintegrasi dan menjadi referensi tunggal dalam pengambilan keputusan pembangunan.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangKebijakan Satu Peta merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Dengan tersedianya data spasial yang seragam dan terstandarisasi, berbagai permasalahan tumpang tindih perizinan, sengketa batas wilayah, serta konflik pemanfaatan ruang dapat diminimalkan. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur nasional.)
Kemenko Polkam menilai bahwa tantangan implementasi Kebijakan Satu Peta tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat dan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk memastikan data geospasial terus diperbarui, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah.
Melalui penguatan kolaborasi antar sektor, pemerintah berharap Kebijakan Satu Peta dapat semakin efektif dalam mendukung perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, serta peningkatan pelayanan publik. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis data yang akurat menuju Indonesia Emas 2045.
**Sumber:** [Kemenko Polkam RI]
Komentar