JAKARTA NUSANTARANEWS-TODAY – Peneliti Senior Populi Center Usep Saepul Ahyar mengatakan para kepala daerah perlu memahami persoalan di daerah masing-masing, lalu kemudian mengerjakan kepentingan rakyat. Jadi harus paham problematika yang ada. Dengan keterbatasan-keterbatasan itu lalu kemudian dia harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dan yang harus dibangun adalah leadership.
“Jangan hanya jadi pemimpin saja, pejabat menjabat, tapi tidak punya karakteristik leadership. Leadership itu menurut saya bukan hanya sekedar dia menjabat lalu mengerjakan apa. Tapi harus paham masalah lalu kemudian merencanakan dengan baik, melakukan dengan baik. Nah apalagi tantangannya besar di tengah keterbatasan-keterbatasan karena anggaran ke daerah juga dipotong. Menurut saya di samping harus mengerjakan keinginan rakyat, problematika di daerahnya lalu kemudian juga harus mencari sumber pendapatan lain, selain dari transfer daerah ke daerah itu,” kata Usep kepada nusantaranews-today.com, Selasa (18/2/2025).
baca juga Pelantikan 481 Pasangan Kepala Daerah Terpilih, Siap Kerja Ngebut?
Ia menambahkan, tantangan utama kepala daerah adalah mengimplementasikan program pemerintah pusat. Di sisi lain, masing-masing daerah punya problematika khusus.
“Makanya kepala daerah harus pintar-pintar melihat progam nasional sebagai stimulus untuk menyelesaikan program di daerah. Misalnya kayak program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), bisa jadi sebagai stimulus misalnya persoalan pangan di daerah itu. Itu menyelesaikan masalah pangan juga, pengangguran.”
Jadi tantangannya, lanjut dia, bagaimana menghubungkan antara program program prioritas Prabowo dengan penyelesaian persoalan khusus di daerah itu.
baca juga El Kananda Shah ucapkan Selamat kepada Pemimpin Baru Kabupaten Simalungun
“Tapi kalau tidak bisa menghubungkan dengan persoalan di daerah saya kira agak susah juga, agak kesulitan juga nanti terpisah. Ini hanya sekedar menjalankan atau menyelesaikan implementasi besar, tapi tidak dalam konteks kedaerahan,” ucapnya.
Percepat Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Pemerintah
Pengamat politik dan kebijakan Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin menilai pelantikan serentak kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh presiden menjadi bagian percepatan sinkronisasi kebijakan.
baca juga Rusia dan AS Sepakat Perbaiki Hubungan dan Akhiri Perang di Ukraina
“Pelantikan serentak ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Andhyka seperti dilansir Antara.
Menurut dia, melalui langkah itu para kepala daerah, dalam hal ini gubernur ataupun bupati dan wali kota bisa mendapatkan langsung arahan dari presiden mengenai upaya yang harus dilakukan, sehingga program pemerintah pusat bisa terimplementasikan secara efektif di masing-masing wilayah.
“Hal ini penting agar kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat dapat diimplementasikan dengan efektif di tingkat daerah,” ujarnya.
Dia juga berharap saat pelantikan itu nantinya pemerintah pusat juga memberikan pelatihan dan sosialisasi secara khusus kepada para kepala daerah terpilih, sehingga bisa memahami dengan baik mengenai teknis pelaksanaan kebijakan.
“Tantangan tetap ada, terutama jika kepala daerah yang terpilih belum sepenuhnya memahami program-program yang ada,” ucapnya.
Selain itu, pelantikan serentak ini juga akan menunjukkan legitimasi dan kontrol presiden kepada pemerintah daerah atau dalam artian, kepala negara memperkuat otoritasnya di dalam proses politik dan pemerintahan.
“Dalam konteks demokrasi, penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan pusat dan daerah,” ucap dia.
by : Redaksi
Komentar