JAKARTA NUSANTARANEWS-TODAY – Presiden RI Prabowo Subianto akan melantik ratusan kepala daerah pada Kamis 20 Februari 2025. Pelantikan akan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan, dalam data base Kementerian Dalam Negeri, total ada 481 pasangan kepala daerah yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo. Totalnya ada 961 kepala daerah, termasuk wakilnya, yang dilantik.
Pelantikan kepala daerah akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Setelah menjalani pengarahan dan pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan di Akmil pada 21-28 Februari 2025.
Bima menyebut bahwa sebanyak 503 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan menjalani pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
“Jumlahnya ikut di Magelang itu 503, lebih banyak dari yang dilantik karena sisanya dari Aceh, sudah dilantik duluan,” beber Bima Arya.
Bima memastikan, bagi sebagian calon kepala daerah yang masih bersengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dipastikan akan ada pembekalan atau retret lagi. Namun kapan dan berapa jumlah pastinya, Kemendagri masih menunggu proses persidangan di MK.
“Kita belum dapat informasi dari MK, kita masih menunggu. Tentu jumlahnya nantinya menentukan metodenya dan juga lokasinya,” Bima menandasi.
baca juga Rusia dan AS Sepakat Perbaiki Hubungan dan Akhiri Perang di Ukraina
Kerja Ngebut untuk Masyarakat
Pengamat Politik Citra Institute, Efriza, mengatakan harapan utama masyarakat kepada para Kepala Daerah yang akan dilantik adalah kesejahteraan.
Umumnya di setiap daerah, kata dia, harapan masyarakat terhadap kepala daerahnya adalah empat hal yakni kondisi ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, infrastruktur berupa akses jalan dan perbaikan jalan banyak diwujudkan, berikutnya kesehatan membantu biaya masyarakat saat sakit karena kian mahal dan tak semuanya tercover BPJS, dan terakhir, biaya pendidikan yang murah.
Keempat hal ini, lanjutnya, juga menjadi visi misi yang disampaikan oleh semua kepala daerah, yang nantinya mesti diwujudkan dalam program kerjanya.
“Jadi, kepala daerah yang sudah terpilih dan akan dilantik mesti mewujudkan dengan cepat visi-misinya menjadi program kerja, agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga kepuasan masyarakat tinggi terhadap dirinya,” kata Efriza kepada nusantaranews-today.com, Selasa (18/2/2025).
Ia menambahkan, masyarakat juga berharap kepala daerah itu turut mensukseskan kepentingan pusat berupa program prioritas dari pemerintah pusat, dan terakhir, masyarakat di semua daerah tak ingin melihat kepala daerahnya masuk ‘hotel prodeo’ karena kasus korupsi.
Efriza meyakini, Kepala Daerah terpilih saat ini tak ingin resistensi dalam hubungan pusat dengan daerah. Oleh sebab itu, program prioritas dari pusat, utamanya yang didorong oleh Presiden Prabowo akan dilakukan oleh kepala daerah, seperti program makan bergizi gratis.
baca juga Prabowo Nilai Demo Mahasiswa Wajar di Negara Demokrasi.
“Upaya mencegah resistensi juga dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mengupayakan adanya retreat terhadap seluruh kepala daerah. Ini menunjukan Prabowo memahami kerja dari sistem ketatanegaraan sebagai negara Kesatuan. Sehingga diyakini meski berbeda partai karena tidak diusung oleh Gerindra, tetapi kepala daerah tidak akan melakukan tindakan pembangkangan terhadap pusat.”
“Hanya memungkinkan program efisiensi anggaran saja sedikit berpolemik antar kepala daerah dengan pemerintah pusat, tetapi secara keseluruhan tidak akan menimbulkan kegaduhan politik yang berkepanjangan sebab KIM Plus banyak memenangkan Pilkada kemarin di seluruh daerah. Di samping itu, kepala daerah juga memahami bahwa mereka akan lebih mengedepankan untuk bisa segera mewujudkan program kerja dan bersinergi dengan pemerintah pusat.”
Tantangannya, kata dia, adalah kepala daerah itu ketika sudah dilantik, mereka baru memahami antara apa yang disampaikan pasangan itu sebagai visi-misi dengan kenyataan di lapangannya yang berbeda jauh.
“Bisa jadi mereka menghadapi dilema untuk mewujudkan program kerjanya dengan cepat, berhadapan dengan kondisi keuangan daerahnya yang bisa jadi tidak sesuai perkiraannya.”
baca juga Liang Deak Nagori Purba Pasir Layak Go Wisata Internasional
Tantangan kedua adalah akselerasi kerja. kepala daerah ini harus mengomandoi dengan cepat proses adaptasi, berikutnya pemahaman akan visi-misinya yang diturunkan dalam program kerja terhadap para pembantunya. ini menunjukkan keselarasan dan kecepatan menjalankan program kerja menjadi tantangannya.
Ketiga, tantangan kepala daerah secara internal adalah ia menghadapi fakta akan memberikan kompensasi berupa posisi jabatan kepada tim suksesnya, ini akan menghadirkan fakta bagaimana kepala daerah meramu penempatan tim suksesnya tanpa terjadi polemik di masyarakat.
“Keempat, tantangannya adalah menjalankan program kerja dan menaikkan pendapatan di daerahnya, plus karakter kepemimpinan dan kerjasamanya bersama wakil kepala daerah seperti terlihat bisa bekerjasama atau malah menghadirkan konflik,” ucapnya.
by : Redaksi
Komentar