Pengelolaan infrastruktur publik menuntut adanya kepastian hukum, transparansi, serta keseimbangan antara kepentingan lingkungan usaha dan hak mobilitas warga. Di Kabupaten Labuhanbatu, polemik terkait pembatasan akses jalan di Desa Sidorukun kini menjadi perhatian serius berbagai kalangan setelah munculnya kepastian mengenai status hukum jalur transportasi menuju kawasan pertanian NTB tersebut.
Berdasarkan dokumen penetapan status jalan yang ditandatangani oleh Bupati Labuhanbatu Erik Atrada Ritonga pada tahun 2022, jalur yang selama ini menuai keluhan warga tersebut dipastikan berstatus sebagai jalan kabupaten. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan resmi dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Kepastian status jalan kabupaten ini menjadi rujukan mendasar dalam menilai legalitas fasilitas pengamanan maupun tata ruang di sekitarnya. Sesuai dengan regulasi penataan jalan umum, pemanfaatan badan jalan, ruang milik jalan (rumija), hingga pemasangan portal pembatas semestinya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta diawasi langsung oleh pemerintah daerah.
Awal Mula Pembatasan Akses dan Keluhan Aktivitas Warga
Aspirasi dan keresahan khususnya disuarakan oleh masyarakat Dusun III Desa Sidorukun bersama kelompok tani di kawasan NTB. Mereka mempertanyakan dasar pembatasan akses jalur yang selama ini menjadi urat nadi pergerakan masyarakat menuju lahan perkebunan dan pertanian pangan.
Salah seorang warga berinisial SB memaparkan bahwa pendirian portal pada mulanya dilatarbelakangi oleh persoalan dugaan hilangnya tujuh ekor ternak sapi milik warga di masa lalu. Berdasarkan kesepakatan awal saat itu, portal didirikan dengan komitmen pengawasan keamanan selama 24 jam penuh agar arus mobilitas warga tidak terganggu.
Kendati demikian, SB mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan lambat laun mengalami pergeseran yang merugikan kepentingan publik. Akses portal dilaporkan kerap ditutup dan digembok setelah pukul 22.00 WIB, sementara petugas penjaga tidak senantiasa bersiaga di lokasi. Kondisi ini dikhawatirkan menghambat warga yang memiliki kebutuhan mendesak pada malam hari, termasuk pengangkutan hasil panen.
“Kami meminta jalan ini dikembalikan sesuai fungsinya. Jangan sampai masyarakat kesulitan mengakses kebun dan lahan pertanian sendiri,” tutur SB dalam penyampaian keluhannya.
Sorotan terhadap Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
Selain keberadaan portal fisik yang membatasi lalu lintas, warga setempat turut menyoroti dugaan keberadaan tanaman kelapa sawit di area yang diklaim sebagai bagian dari jalur jalan publik. Dugaan pemanfaatan badan atau ruang milik jalan di luar fungsi peruntukannya kini memicu desakan agar instansi teknis segera turun ke lapangan.
Masyarakat memandang, penertiban tata ruang jalan publik sangat penting guna menjamin keselamatan pengguna jalan serta memelihara aset daerah. Evaluasi batas-batas teritorial infrastruktur jalan dinilai perlu dilakukan secara terukur demi menghindari potensi tumpang tindih antara wilayah publik dan konsesi privat.
Dorongan Evaluasi dari Pemkab dan Pengawasan DPRD Labuhanbatu
Berangkat dari adanya dasar hukum SK Penetapan Status Jalan Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui instansi teknis Dinas PUPR didorong untuk tidak sekadar bersikap administratif. Pemerintah diharapkan mengambil langkah konkret dengan melakukan verifikasi faktual dan pengukuran ulang di lapangan guna memetakan batas badan jalan, ruang milik jalan, serta legalitas fasilitas penghalang yang ada.
Di samping ranah eksekutif, peran pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu, terutama komisi yang membidangi urusan infrastruktur, dinilai sangat krusial. Lembaga legislatif diharapkan memfasilitasi dialog konstruktif serta memanggil seluruh pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, perwakilan warga, dan pihak perusahaan, untuk mengurai persoalan secara menyeluruh dan berkeadilan.
Menyikapi kebuntuan yang dirasakan di tingkat lapangan, Kelompok Tani NTB berencana membawa dokumen serta aspirasi mereka ke DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu, mereka juga berencana menyampaikan laporan resmi ke Polres Labuhanbatu agar seluruh aspek hukum dan dugaan pelanggaran dapat diteliti secara objektif dan transparan.
Harapan Klarifikasi Terbuka dari PT Evan Grup
Sebagai entitas usaha yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut, PT Evan Grup diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi dan terbuka mengenai dasar hukum operasional portal, mekanisme pembatasan gerak masyarakat, serta status tanaman kelapa sawit yang berada di lintasan jalan tersebut. Keberadaan dokumen pendukung atau perizinan resmi, apabila ada, dinilai penting untuk disinkronkan dengan status aset jalan kabupaten.
Langkah dialogis dan keterbukaan informasi diyakini menjadi jalan terbaik untuk meredam potensi konflik sosial di tengah masyarakat, sekaligus memastikan iklim usaha yang selaras dengan kepentingan warga setempat. Ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya tetap terbuka bagi manajemen PT Evan Grup maupun instansi berwenang demi menjaga asas keberimbangan dan akurasi informasi.
(Biro investigasi)
Pimred: Suleman Sinulingga
Pimpinan Umum: Fernando Albert Damanik
Baca Juga Berita Ini
Warga Bilah Hulu Pertanyakan Penindakan Bandar Narkoba: Sigambal hingga Tanjung Siram Diminta Tak Luput dari Perhatian Polisi
Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita Dilaporkan ke KPK, Dugaan Gratifikasi Jabatan dan Praktik KKN Disorot
Belum Diresmikan, Gedung Kopdes Merah Putih di Bakaran Batu Tergenang Air; Warga Desak Audit Lokasi dan Kualitas Pembangunan
Polsek Bilah Hilir Amankan Dua Pria Terkait Dugaan Penyalahgunaan Sabu, Polisi Telusuri Asal Barang
Perda Labuhanbatu Disorot: PKL Digusur, Truk Overload, dan THM Dipertanyakan — Bupati dan DPRD Diminta Menjawab
Anggaran Pendidikan Rp43,9 Miliar Dipertanyakan, Kadisdik Abdi Jaya Pohan dan Bupati Labuhanbatu Dituntut Buka Data
Komentar