Kemensetneg Pertemukan 17 Organisasi Sipil untuk Perkuat Kolaborasi Gizi dan Stunting
JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat perbaikan gizi dan penurunan stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor yang lebih terstruktur. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), melalui Deputi Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Setwapres, bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), mempertemukan 17 organisasi masyarakat sipil dalam sebuah forum khusus di Jakarta pada Selasa, 15 September 2026.
Forum tersebut tidak sekadar menjadi ajang pertukaran pengalaman. Lebih dari itu, pertemuan ini dirancang sebagai ruang bersama untuk memetakan program yang telah berjalan, mengidentifikasi celah yang belum tertangani, serta menyusun agenda kolaborasi konkret yang akan membentang hingga tahun 2027.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangSiapa Saja yang Terlibat
Deretan organisasi masyarakat sipil yang hadir mencerminkan keragaman aktor yang selama ini aktif bergerak di isu gizi dan stunting, baik dari latar belakang keagamaan, kemanusiaan, maupun organisasi internasional yang beroperasi di Indonesia. Sejumlah nama yang terlibat antara lain Fatayat Nahdlatul Ulama, Nasyiatul ‘Aisyiyah, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Dompet Dhuafa, Tzu Chi Sinarmas, Nutrition International, CISDI, YAPPIKA, Wahana Visi Indonesia, Tanoto Foundation, dan Save the Children, serta sejumlah organisasi lainnya.
Kehadiran organisasi-organisasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi memandang masyarakat sipil sebatas pelengkap kebijakan. Sebaliknya, mereka diposisikan sebagai mitra strategis yang memiliki kapasitas, jaringan, dan kepercayaan masyarakat yang tidak selalu dimiliki oleh lembaga negara secara langsung.
Mengapa Kolaborasi Ini Mendesak
Langkah ini diambil di tengah kompleksitas persoalan gizi yang masih membelit Indonesia. Pemerintah dan para mitra mengakui bahwa Indonesia saat ini masih menghadapi apa yang dikenal sebagai triple burden malnutrition, yaitu kondisi di mana tiga masalah gizi berjalan bersamaan: kekurangan gizi, defisiensi zat gizi mikro, serta kelebihan gizi yang kini menyasar berbagai kelompok usia.
Kondisi berlapis ini membuat penanganan masalah gizi tidak bisa lagi diselesaikan oleh satu program atau satu institusi. Tidak ada pendekatan tunggal yang cukup. Diperlukan strategi yang menggabungkan intervensi di berbagai lini, mulai dari layanan kesehatan primer, pemberdayaan keluarga, perubahan perilaku masyarakat, hingga advokasi kebijakan di tingkat daerah.
TPPS juga mencatat adanya keterbatasan kapasitas dan sumber daya pemerintah dalam memperluas jangkauan intervensi secara merata ke seluruh wilayah. Di sinilah organisasi masyarakat sipil memainkan peran yang tidak tergantikan: mereka hadir di komunitas, memahami konteks lokal, dan mampu menjembatani antara kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Peran Strategis Masyarakat Sipil
Dalam kerangka kolaborasi ini, organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat mengambil peran di beberapa bidang utama. Pertama, advokasi kebijakan, yakni mendorong agar isu gizi dan stunting tetap menjadi prioritas di berbagai tingkat pemerintahan. Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang memperkuat kapasitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anggotanya. Ketiga, komunikasi perubahan perilaku yang menjangkau masyarakat secara efektif dengan pesan-pesan yang relevan secara kultural. Keempat, dukungan teknis yang dapat mengisi kekosongan kapasitas di tingkat kabupaten dan kota.
Dengan posisi strategis tersebut, organisasi masyarakat sipil dapat menjadi penghubung yang efektif antara rancangan kebijakan di Jakarta dengan realitas di desa-desa yang masih bergulat dengan persoalan gizi sehari-hari.
Rencana Aksi Menuju 2027
Dalam forum tersebut, peserta tidak hanya berbicara soal gagasan besar. Mereka juga mulai menyusun rencana aksi yang lebih konkret untuk dilaksanakan menjelang dan sepanjang tahun 2027. Beberapa agenda yang disepakati mencakup pelaksanaan kampanye bersama yang dikoordinasikan secara lintas organisasi, diseminasi praktik-praktik terbaik yang telah terbukti efektif di lapangan, serta serangkaian webinar yang tema dan waktunya disesuaikan dengan momentum penting dalam kalender gizi dan stunting nasional.
Pemetaan program yang dilakukan dalam forum ini diharapkan dapat mempertegas pembagian peran antarlembaga, sehingga setiap organisasi mengetahui di mana posisinya dalam ekosistem kolaborasi yang lebih luas. Lebih penting lagi, pemetaan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan yang selama ini kerap menjadi salah satu hambatan efisiensi dalam program-program kolaboratif.
Efektivitas Kolaborasi: Dari Kesepakatan Menuju Aksi Nyata
Meski pemetaan dan niat kolaborasi telah diletakkan, tantangan sesungguhnya baru akan dimulai setelah forum ini berakhir. Efektivitas kemitraan tidak hanya bergantung pada banyaknya organisasi yang duduk bersama di meja yang sama. Ia ditentukan oleh sejauh mana setiap pihak mampu menerjemahkan rencana menjadi program yang terukur, menjangkau kelompok sasaran secara tepat, serta memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas dan konsisten dijalankan.
Tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat, kolaborasi sebesar apapun berisiko berhenti pada level deklarasi. Sementara di lapangan, jutaan anak Indonesia masih membutuhkan intervensi nyata yang hadir tepat waktu dan tepat sasaran.
Agenda 2027 kini menjadi ujian sesungguhnya. Apakah pemetaan yang telah disusun bersama, komitmen yang telah diucapkan di forum ini, dan jaringan yang telah dibangun dapat berlanjut menjadi aksi konkret yang benar-benar menggerakkan jarum perubahan dalam status gizi masyarakat serta mempercepat pencegahan dan penurunan stunting di Indonesia?
Jawabannya akan terlihat bukan dari laporan pertemuan berikutnya, melainkan dari kondisi anak-anak di posyandu, dari angka stunting di kabupaten-kabupaten yang selama ini tertinggal, dan dari keluarga-keluarga yang kini memiliki akses lebih baik terhadap informasi dan layanan gizi yang mereka butuhkan.
(Red)
Editor: Fernando Albert Damanik
Baca Juga Berita Ini
Komentar