Jalan Publik Hasil APBD Diduga Dikuasai PT Evan, Dumas Resmi Masuk Polres dan Kejari Labuhanbatu

Bagikan:➤☎
Waktu baca 4 menitDiperbarui 16 November 2026, 07:32 WIB

Masyarakat Resmi Laporkan Dugaan Penguasaan Jalan Publik ke Polres dan Kejari

RANTAUPRAPAT — Persoalan dugaan penguasaan sepihak terhadap ruas jalan umum di Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, memasuki tahap baru yang lebih serius. Pada Senin, 16 November 2026, masyarakat secara resmi menyampaikan pengaduan melalui mekanisme pengaduan masyarakat (Dumas) kepada dua institusi penegak hukum sekaligus: Kepolisian Resor (Polres) Labuhanbatu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu.

Ruas jalan yang menjadi objek pengaduan tersebut disebut-sebut dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, kondisi di lapangan diduga menunjukkan bahwa jalan yang seharusnya menjadi fasilitas umum itu justru berada dalam penguasaan PT Evan. Dugaan ini yang mendorong warga untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum formal.

Ikuti Kami

Dapatkan Update Berita Tercepat

YouTube
45.2K Subs
Subscribe
WhatsApp
18.5K Followers
Gabung
Telegram
12.3K Members
Join
Facebook
125.4K Fans
Ikuti
Google News
5.4K Readers
Ikuti

Berkas Diterima Dua Institusi, Dokumen Pendukung Ikut Diserahkan

Berdasarkan dokumen tanda terima yang diperoleh redaksi, pengaduan kepada Polres Labuhanbatu diterima oleh Kanit Kasium berinisial K. Br. Sembiring. Adapun pengaduan yang disampaikan ke Kejari Labuhanbatu diterima oleh petugas penerimaan berkas bernama Jessica.

Pihak pelapor menyatakan telah menyertakan sejumlah dokumen pendukung beserta bukti awal yang berkaitan dengan status administratif ruas jalan tersebut serta kondisi penguasaan yang terjadi di lapangan. Penyerahan dokumen ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum memiliki pijakan faktual yang memadai sejak tahap awal penanganan pengaduan.

Sirwan, perwakilan masyarakat yang hadir langsung menyerahkan berkas pengaduan, mengungkapkan harapan agar laporan yang telah disampaikan tidak sekadar berakhir sebagai administrasi semata.

“Dokumen pendukung dan bukti awal terkait status jalan serta kondisi di lapangan sudah kami serahkan kepada Polres dan Kejari Labuhanbatu. Kami berharap laporan ini tidak berhenti sebatas penerimaan berkas. Aparat penegak hukum harus memeriksa persoalan ini secara objektif, turun ke lokasi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujar Sirwan usai menyerahkan pengaduan.

Substansi Dugaan: Fasilitas Publik Berbiaya Negara, Akses Diduga Dibatasi

Inti persoalan yang diangkat masyarakat menyentuh aspek yang lebih luas dari sekadar sengketa jalan. Jika ruas jalan yang dimaksud memang dibangun melalui APBD, maka secara prinsip jalan itu merupakan aset atau fasilitas publik yang peruntukannya adalah kepentingan umum. Setiap pembatasan atau pengendalian akses terhadap fasilitas semacam itu, apabila tidak didasari kewenangan hukum yang sah, berpotensi merugikan masyarakat sekaligus menimbulkan pertanyaan serius tentang tata kelola aset daerah.

Dalam konteks ini, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum: dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan jalan, pelaksanaan pekerjaan dan serah terima aset, status administrasi jalan dalam dokumen daerah, serta ada atau tidaknya alas hak maupun dokumen kepemilikan yang dijadikan dasar oleh PT Evan dalam menguasai kawasan tersebut.

Tanpa verifikasi atas dokumen-dokumen tersebut, klaim dari sisi manapun tidak dapat diterima begitu saja sebagai kebenaran. Proses hukumlah yang akan menentukan fakta sebenarnya di lapangan.

Polres dan Kejari Diharapkan Bertindak Objektif dan Turun ke Lapangan

Masyarakat Desa Sidorukun dan tokoh setempat berharap kedua institusi hukum itu menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangan masing-masing. Polres Labuhanbatu diharapkan menguji ada atau tidaknya unsur pelanggaran pidana dalam dugaan penguasaan tersebut, sementara Kejari Labuhanbatu diharapkan menelaah potensi kerugian keuangan daerah yang mungkin ditimbulkan apabila aset publik memang dikuasai tanpa dasar hukum yang sah.

Masyarakat juga menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud menghakimi PT Evan sebelum ada proses hukum yang berjalan. Warga membuka ruang bagi perusahaan untuk menyampaikan klarifikasi, termasuk dokumen kepemilikan, perizinan, atau alas hak apa pun yang menjadi dasar keberadaan perusahaan di kawasan tersebut.

Transparansi dari pihak perusahaan justru akan mempercepat penyelesaian persoalan dan mencegah polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat.

PT Evan Belum Merespons, Ruang Hak Jawab Tetap Terbuka

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PT Evan mengenai substansi dugaan yang dilaporkan masyarakat. Redaksi Nusantara News Today membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sepenuhnya bagi PT Evan maupun instansi pemerintah daerah terkait. Setiap tanggapan yang disampaikan akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang.

Catatan Redaksi: Kepentingan Publik Harus Dijaga, Kepastian Hukum Wajib Diberikan

Persoalan yang bergulir di Desa Sidorukun ini bukan hal sepele. Jalan yang dibangun dengan uang rakyat melalui mekanisme APBD memiliki satu tujuan tunggal: melayani kepentingan publik. Apabila terbukti bahwa fasilitas tersebut dikuasai oleh pihak tertentu tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, maka persoalan ini bersinggungan langsung dengan perlindungan aset daerah dan hak dasar warga atas infrastruktur yang telah mereka biayai secara kolektif melalui pajak dan pungutan daerah.

Sebaliknya, jika PT Evan memiliki dasar hukum yang sah atas penguasaan kawasan tersebut, dasar itu perlu dibuka secara transparan agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang layak dan polemik tidak berlanjut tanpa ujung.

Ujian bagi penegakan hukum di Labuhanbatu kini terletak pada keberanian dan kecermatan dalam mengungkap fakta secara utuh, bukan sekadar menerima berkas lalu membiarkannya mengendap. Masyarakat Desa Sidorukun berhak mendapatkan jawaban, dan jawaban itu hanya bisa datang dari proses hukum yang berjalan dengan serius, objektif, dan berorientasi pada kebenaran.

(Biro Investigasi)

Pimred: Suleman Sinulingga
Pimpinan Umum: Fernando Albert Damanik

👁️ Dilihat: 1 kali
Gambar Gravatar
Penulis

Suleman Sinulingga

Tim redaksi Nusantara News Today.

Lihat artikel lainnya
Nusantara News Popup - Boss WA

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Komentar