JAKARTA – JAKARTA — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI dengan jajaran terkait Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong berlangsung dengan sorotan tajam terhadap sejumlah temuan Ombudsman RI.
Dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026), anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mempertanyakan dugaan pemindahan sejumlah barang dari area yang sebelumnya diperiksa Ombudsman.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangBarang yang dipersoalkan antara lain sofa, pendingin ruangan (AC), serta sejumlah fasilitas lainnya.
Yanuar meminta Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong yang kini berstatus nonaktif, Wisnu Hani Putranto, menjelaskan secara terbuka siapa yang memerintahkan pemindahan barang tersebut dan atas dasar apa tindakan itu dilakukan.
“Bapak jangan bohonglah!” kata Yanuar dalam rapat tersebut.
Wisnu kemudian mengakui bahwa dirinya memerintahkan pemindahan sejumlah barang. Ia memberikan alasan bahwa barang-barang tersebut bukan merupakan Barang Milik Negara (BMN).
Penjelasan itu menjadi salah satu titik yang kembali diperdalam anggota DPR. Sebab, sebelumnya Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas yang berbeda dari kondisi sel pada umumnya, termasuk ruang yang dilengkapi fasilitas seperti ruang tamu, televisi, kulkas, serta fasilitas lainnya. Temuan tersebut kini menjadi bagian dari pemeriksaan internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Yanuar juga menyoroti aspek pengawasan keamanan di area yang dipersoalkan. Salah satunya terkait keberadaan CCTV yang disebut tidak tersedia di lokasi tersebut.
Selain fasilitas berupa kamar, ruang tamu, AC dan televisi, anggota DPR turut mempertanyakan temuan lain yang sebelumnya disorot Ombudsman, termasuk kendaraan mewah dan fasilitas kebugaran.
Rangkaian temuan tersebut menjadi perhatian karena Ombudsman sebelumnya menyatakan menemukan adanya sel dengan fasilitas yang berbeda dan cenderung mewah dibandingkan sel lainnya di Lapas Cibinong.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebelumnya telah menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong, termasuk Wisnu Hani Putranto. Penonaktifan tersebut disebut sebagai langkah awal untuk melakukan pemeriksaan dan mengurai kondisi Lapas Cibinong sejak sebelum hingga saat pelaksanaan inspeksi Ombudsman.
Dalam RDP, DPR meminta seluruh pihak memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai dugaan terkait fasilitas dan tata kelola di Lapas Cibinong masih berada dalam proses pemeriksaan sehingga kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus menunggu hasil pemeriksaan resmi.
Publik kini menunggu keterbukaan hasil pemeriksaan tersebut, terutama mengenai status fasilitas yang ditemukan, dasar pemindahan barang, mekanisme pengawasan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kondisi di Lapas Kelas IIA Cibinong.
(Red)
Baca Juga Berita Ini
*Kebakaran Satu Unit Rumah Semi Permanen di Medan Marelan, Kerugian Ditaksir Rp50 Juta*
Guruh Soekarnoputra Tutup Usia, Indonesia Kehilangan Maestro Seni dan Budaya
SABN Ajak Anak Bangsa Bersatu Membangun Indonesia, Dimulai dari Labuhanbatu
Prabowo Bahas Strategi Pencegahan Karhutla dan Perlindungan Gambut Bersama Akademisi
KPK Geledah Kanwil BPN Jawa Timur, Jejak Kasus ATR/BPN Terus Ditelusuri
BGN Permanen Hentikan Operasional 4 SPPG, 10.112 Penerima Manfaat Dialihkan
Komentar