JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Pembahasan mencakup penguatan layanan hukum masyarakat, perlindungan generasi muda, hingga penanganan penyalahgunaan narkotika.
Pertemuan tersebut dihadiri antara lain Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangSalah satu perhatian pemerintah adalah memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di desa dan kelurahan.
Data yang disampaikan pemerintah menyebut sekitar 83.960 Posbankum telah terbentuk. Dari sekitar 16.000 aduan yang masuk, sekitar 14.000 perkara disebut dapat diselesaikan melalui mediasi dan pendekatan restorative justice, sehingga tidak seluruh persoalan harus berakhir di pengadilan.
Pemerintah memperkirakan mekanisme tersebut berpotensi mengurangi beban anggaran negara hingga sekitar Rp1,2 triliun. Namun, efektivitas penghematan tetap bergantung pada kualitas penyelesaian perkara, kepastian hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan mediasi di tingkat masyarakat.
Di sisi lain, perhatian Presiden juga diarahkan pada persoalan narkotika. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa hasil penelitian perguruan tinggi akan disinergikan dengan kebutuhan BNN dan Kementerian Kesehatan, termasuk untuk penanganan ketergantungan dan terapi. Pembahasan juga mencakup teknologi pendeteksian narkotika serta persoalan narkotika yang disamarkan dalam produk tertentu, termasuk rokok elektrik.
Agenda rehabilitasi menjadi penting karena persoalan penyalahgunaan narkotika tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga aspek kesehatan dan pemulihan. Pemerintah juga menghadapi persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang membutuhkan kebijakan penanganan secara terkoordinasi.
Pada saat yang sama, perlindungan generasi muda menjadi bagian dari pembahasan, terutama melalui penguatan lingkungan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak muda secara sehat dan produktif.
Rangkaian pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tengah menggabungkan pendekatan hukum, kesehatan, riset, dan pencegahan dalam menangani sejumlah persoalan sosial.
Presiden juga menekankan pentingnya pembenahan di kementerian dan lembaga serta menjaga pemerintahan tetap bersih. Tantangannya bukan hanya merumuskan kebijakan, tetapi memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
(Red)
Baca Juga Berita Ini
Megawati Titip Pesan kepada Roy Suryo: “Tetap Berjuang Menegakkan Kejujuran”
RDP DPR Soroti Pemindahan Fasilitas di Lapas Cibinong, Wisnu Dicecar soal Sofa hingga AC
TAK DIBERI UANG UNTUK BELI ROKOK, PRIA DI HAMPARAN PERAK DILAPORKAN ANIAYA PUTRI KANDUNG
Guruh Soekarnoputra Tutup Usia, Indonesia Kehilangan Maestro Seni dan Budaya
Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan, Temuan Hunian Mewah Masuk Pemeriksaan Internal
Di Balik Tugas Kemanusiaan, Aiptu Herbin Silaen Pergi Selamanya
Komentar