JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan sikap nol toleransi terhadap segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Pernyataan ini disampaikan menyusul mencuatnya dugaan pelecehan seksual verbal yang melibatkan sejumlah mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang viral di ruang publik.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangDesak Penanganan Transparan dan Adil
Puan meminta agar penanganan kasus dilakukan secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu.
Menurutnya, rentetan kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik menunjukkan adanya celah serius dalam sistem perlindungan mahasiswa.
“Tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun. Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar praktik serupa tidak berulang,” tegas Puan, Jumat (17/4/2026).
Kampus Harus Jadi Ruang Aman
Mantan Menko PMK itu menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang aman untuk pembentukan karakter, bukan justru menjadi tempat berkembangnya praktik seksisme.
Ia menilai pendidikan karakter tidak boleh hanya menjadi jargon, melainkan harus diwujudkan dalam sistem yang nyata dan tegas.
Alarm Serius Dunia Pendidikan
Puan menyebut maraknya laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi sebagai alarm serius bagi:
Kementerian terkait
Pihak rektorat
Seluruh pemangku kepentingan pendidikan
Ia menegaskan bahwa komitmen pencegahan tidak boleh bersifat formalitas semata.
Tiga Poin Evaluasi Penting
Ketua DPR RI menekankan perlunya langkah konkret:
1. Penegakan Hukum
Setiap kasus harus diproses secara adil untuk memberikan efek jera.
2. Transparansi Institusi
Kampus diminta terbuka dan tidak menutup-nutupi kasus demi menjaga citra.
3. Penguatan Sistem
Evaluasi menyeluruh terhadap regulasi internal terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
DPR Akan Kawal Implementasi Regulasi
Politisi PDI-Perjuangan itu memastikan DPR RI akan terus mengawal implementasi regulasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk di lingkungan pendidikan.
“Semua harus dievaluasi dan dibicarakan secara terbuka. Yang jelas, tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun,” pungkasnya.
✍️ NusantaraNews-Today.com
Komentar