Penggerebekan Dini Hari di Hotel Kawasan Ketintang
SURABAYA — Nama Asrila Diska Rimunda mendadak menjadi perhatian publik setelah dirinya termasuk dalam delapan orang yang diamankan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dalam sebuah penggerebekan di kamar hotel kawasan Ketintang, Surabaya, pada Senin (28/9/2026) dini hari. Asrila diketahui menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Fraksi Partai Gerindra.
Pengungkapan perkara ini berawal dari informasi yang diterima aparat kepolisian mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika di salah satu kamar hotel tersebut. Berbekal informasi itu, personel Satresnarkoba kemudian bergerak melakukan penggerebekan dan mengamankan delapan orang yang berada di lokasi.
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Tiga Wakil Rakyat dari Tiga Kabupaten
Dari delapan orang yang diamankan, tiga di antaranya diketahui merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari tiga kabupaten berbeda di Jawa Timur. Selain Asrila Diska Rimunda yang mewakili DPRD Kabupaten Banyuwangi, turut diamankan pula Afif Reza Rimunda dari DPRD Kabupaten Situbondo dan Muhammad Ukasyah Ali Murtadho dari DPRD Kabupaten Malang.
Keberadaan tiga wakil rakyat sekaligus dalam satu penggerebekan menjadikan perkara ini menarik perhatian luas, tidak hanya di kalangan masyarakat Jawa Timur, tetapi juga dalam perbincangan nasional tentang integritas pejabat publik.
Barang Bukti yang Disita Polisi
Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menyampaikan bahwa dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah plastik bekas narkotika jenis sabu, dua butir pil diduga ekstasi, alat isap, korek api, serta bungkus rokok yang disebut digunakan sebagai wadah penyimpanan sabu.
Polisi juga melakukan tes urine terhadap seluruh orang yang diamankan. Berdasarkan keterangan kepolisian yang dihimpun dari sejumlah pemberitaan, tujuh orang dinyatakan positif mengonsumsi ekstasi, sementara satu orang berinisial N disebut positif menggunakan sabu sekaligus ekstasi.
Mekanisme Restorative Justice Ditempuh
Perkembangan penanganan perkara ini mencatat satu hal yang signifikan: delapan orang yang diamankan tidak ditahan. Kepolisian menyatakan bahwa perkara diproses melalui mekanisme restorative justice. Salah satu pertimbangan yang dikemukakan adalah jumlah barang bukti yang ditemukan berada di bawah ambang batas yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara di luar pemidanaan konvensional yang mempertemukan pihak-pihak terkait untuk mencapai pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini lazim diterapkan apabila pelaku dinilai sebagai pengguna, bukan pengedar, dan jumlah barang bukti tidak melampaui batasan yang ditetapkan regulasi.
Meski demikian, proses hukum yang ditempuh tetap perlu dipantau perkembangannya, mengingat para pihak yang terlibat merupakan pejabat publik yang memiliki tanggung jawab moral dan etis kepada konstituen mereka.
Asrila Juga Tercatat sebagai Bendahara DPC Gerindra Banyuwangi
Selain menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Asrila Diska Rimunda juga tercatat dalam data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Banyuwangi. Posisi ganda sebagai legislator sekaligus pengurus partai ini membuat keterlibatan namanya dalam perkara tersebut semakin menarik perhatian dari berbagai kalangan, termasuk internal partai dan pemilihnya.
Sejauh ini, sikap resmi Partai Gerindra Banyuwangi maupun DPD Gerindra Jawa Timur terhadap perkara yang menyeret kader mereka belum disampaikan secara terbuka kepada publik. Perkembangan sikap partai menjadi salah satu aspek yang dinantikan dalam pemberitaan lanjutan.
Badan Kehormatan DPRD Banyuwangi Masih Menunggu
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banyuwangi Suwito menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum mengenai perkara yang melibatkan nama Asrila. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa proses etik internal belum bergulir, dan lembaga legislatif daerah tersebut masih bersikap menahan diri sembari mengikuti perkembangan hukum yang sedang berjalan.
Langkah kehati-hatian Badan Kehormatan ini sejalan dengan prinsip umum yang berlaku: penindakan etik terhadap anggota dewan lazimnya baru dapat dilakukan setelah terdapat kejelasan hukum atau minimal telah ada penetapan resmi dari aparat penegak hukum mengenai status seseorang dalam suatu perkara.
Asas Praduga Tak Bersalah Tetap Berlaku
Dalam memberitakan perkara semacam ini, penting untuk senantiasa menempatkan asas praduga tak bersalah sebagai landasan. Status seseorang yang diamankan, diperiksa, atau menjalani proses hukum tidak serta-merta membuktikan kesalahan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Seluruh tuduhan dan dugaan dalam perkara ini masih dalam proses, sehingga vonis atas siapa pun tidak dapat dijatuhkan sebelum proses hukum benar-benar selesai dan berkekuatan hukum tetap.
Sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia, seseorang baru dapat dinyatakan bersalah apabila telah ada putusan pengadilan yang inkrah. Prinsip ini berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi mereka yang menyandang jabatan publik.
Soal Harta Kekayaan: Butuh Dokumen Resmi
Seiring mencuatnya nama Asrila di ruang publik, perhatian sebagian kalangan turut mengarah pada informasi terkait harta kekayaannya. Sebagai penyelenggara negara, Asrila memang terikat kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang secara prinsip dapat diakses publik melalui kanal resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, hingga penelusuran ini dilakukan, belum ditemukan data LHKPN atas nama Asrila Diska Rimunda yang cukup kuat untuk dijadikan dasar pemberitaan mengenai total kekayaannya. Oleh karena itu, nominal harta kekayaan tidak sepatutnya dikutip atau disimpulkan berdasarkan informasi yang beredar di media sosial maupun sumber yang tidak dapat diverifikasi.
Perkara dugaan narkotika dan informasi mengenai harta kekayaan adalah dua ranah yang berbeda dan masing-masing menuntut basis fakta yang independen serta dapat dipertanggungjawabkan. Mencampuradukkan keduanya tanpa dasar yang kuat berpotensi menimbulkan penghakiman yang tidak adil kepada siapa pun yang namanya disebut.
Perkembangan Selanjutnya yang Dinantikan
Sejumlah aspek dalam perkara ini masih terus berkembang dan menjadi perhatian publik. Di antaranya adalah kepastian arah proses restorative justice yang ditempuh kepolisian, apakah akan berujung pada penghentian perkara atau berlanjut ke tahap berikutnya. Selain itu, publik juga menantikan sikap resmi Partai Gerindra Banyuwangi maupun fraksinya di DPRD terhadap anggota yang namanya terlibat dalam perkara ini.
Langkah Badan Kehormatan DPRD Banyuwangi setelah menerima informasi resmi dari aparat penegak hukum juga menjadi salah satu titik yang akan menentukan apakah perkara ini akan membawa konsekuensi etik bagi yang bersangkutan sebagai wakil rakyat. Proses hukum, etik kelembagaan, dan respons partai politik adalah tiga jalur yang akan berjalan secara paralel dalam waktu ke depan.
Redaksi akan terus memantau perkembangan perkara ini dan menyajikan pembaruan berdasarkan keterangan serta dokumen resmi yang dapat diverifikasi.
Pimred: Suleman Sinulingga
Pimpinan Umum: Fernando Albert Damanik
Baca Juga Berita Ini
Kinerja Satreskrim Polres Simalungun Disorot, Permahi Minta Kapolres Beri Atensi Sejumlah Perkara
Prabowo Soroti Akses Hukum dan Rehabilitasi Narkotika, Pemerintah Diminta Perkuat Pembenahan
Delapan Bulan Buron, Terduga Pengemudi Jambret Nenek 80 Tahun Ditangkap di Percut Seituan
Megawati Titip Pesan kepada Roy Suryo: “Tetap Berjuang Menegakkan Kejujuran”
TAK DIBERI UANG UNTUK BELI ROKOK, PRIA DI HAMPARAN PERAK DILAPORKAN ANIAYA PUTRI KANDUNG
Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan, Temuan Hunian Mewah Masuk Pemeriksaan Internal
Komentar