MEDAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, Pemkab Simalungun berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 tersebut berlangsung dengan khidmat di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Kota Medan, pada Kamis (29/5/2026).
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Chat SekarangWujud Nyata Transparansi dan Akuntabilitas Publik
Raihan opini WTP ini menjadi bukti nyata dari komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional. Pencapaian ini sekaligus mengedukasi publik bahwa pengelolaan anggaran daerah telah dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut ini juga menunjukkan konsistensi jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Hal ini menjadi indikator penting bahwa semangat reformasi birokrasi berjalan dengan baik demi meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.
Sinergi Lintas Sektor dan Komitmen Berkelanjutan
Prestasi ini tidak terlepas dari sinergi yang harmonis dan kerja keras seluruh unsur pemerintah daerah. Mulai dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD Kabupaten Simalungun, hingga seluruh pihak yang senantiasa memberikan kontribusi terbaiknya dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan daerah.
Atas capaian berharga ini, Pemkab Simalungun menyampaikan apresiasi yang mendalam serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras secara berkelanjutan. Opini WTP ini bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan sebuah refleksi bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab telah diimplementasikan dengan bijak.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen untuk terus merawat integritas ini serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan yang sehat akan terus dijadikan fondasi kokoh dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah demi mewujudkan Kabupaten Simalungun yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Editor: Fernando Albert Damanik
Komentar