MITRA DAN RELAWAN MBG DI UJUNG KETIDAKPASTIAN: KEBIJAKAN BERUBAH, INVESTASI TERANCAM, BGN DITUNTUT BERTANGGUNG JAWAB

Bagikan:➤☎
Waktu baca 6 menitDiperbarui 17 November 2026, 15:21 WIB

Medan, 17 November 2026 | NusantaraNews_Today.Com

MEDAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi persoalan serius di tingkat pelaksanaan. Di tengah tuntutan agar program berjalan optimal, sejumlah mitra dan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai menyuarakan keresahan terhadap perubahan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan operasional, kepastian investasi, hingga kesejahteraan tenaga pelaksana di lapangan.

Ikuti Kami

Dapatkan Update Berita Tercepat

YouTube
45.2K Subs
Subscribe
WhatsApp
18.5K Followers
Gabung
Telegram
12.3K Members
Join
Facebook
125.4K Fans
Ikuti
Google News
5.4K Readers
Ikuti

Persoalan ini bukan semata-mata mengenai besaran insentif atau pengurangan tenaga relawan. Lebih jauh, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana kebijakan BGN memperhitungkan risiko investasi, beban operasional, dan kondisi riil para mitra yang sejak awal telah mengeluarkan modal untuk mendukung program nasional tersebut?

Janji kemudahan awal dan risiko investasi mitra

Pada tahap awal pengembangan program MBG, tidak semua calon mitra maupun investor langsung bersedia mengambil bagian. Risiko investasi, kebutuhan modal besar, serta ketidakpastian pengembalian biaya menjadi sejumlah pertimbangan yang membuat sebagian pihak berpikir berulang kali sebelum membangun dapur SPPG.

Bahkan, menurut informasi yang dihimpun awak media, sejumlah koordinator wilayah harus bekerja keras meyakinkan calon mitra agar bersedia berinvestasi dan membangun dapur MBG di daerah masing-masing.

Berbagai kemudahan yang ditawarkan pada fase awal operasional kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong minat investasi. Namun, sejumlah mitra kini mempertanyakan konsistensi skema tersebut setelah terjadi perubahan ketentuan.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain mekanisme dukungan biaya operasional, insentif, fasilitas pendukung, serta persyaratan kesiapan bangunan dan kelengkapan sarana dapur.

Para mitra menilai, apabila perubahan kebijakan dilakukan tanpa mempertimbangkan komitmen investasi yang sudah terlanjur berjalan, maka risiko finansial justru lebih banyak dibebankan kepada pihak yang telah mengeluarkan modal.

Dapur berdekatan, pemerataan penerima manfaat dipertanyakan

Persoalan lain yang mulai memunculkan keresahan adalah keberadaan sejumlah dapur SPPG yang berdiri berdekatan dalam satu wilayah.

Seorang mitra mempertanyakan dasar penentuan titik dapur baru ketika jumlah calon penerima manfaat di wilayah tersebut dinilai terbatas.

“Kalau memang satu wilayah hanya memiliki sekitar 3.000 penerima manfaat, mengapa masih ada dapur lain yang berdiri berdekatan? Bagaimana pembagian penerima manfaatnya nanti? Ini menjadi risiko bagi kami untuk mengembalikan modal investasi,” ungkap seorang mitra kepada awak media dengan meminta identitasnya dirahasiakan.

Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius BGN. Penetapan titik dapur seharusnya didasarkan pada pemetaan kebutuhan penerima manfaat, kapasitas pelayanan, jarak distribusi, serta kelayakan operasional.

Jika penempatan dapur tidak disertai perencanaan yang transparan, potensi ketimpangan distribusi penerima manfaat dan persaingan antarmitra dapat menjadi persoalan baru.

Lebih jauh, muncul dugaan dari kalangan mitra mengenai adanya intervensi atau perlakuan khusus dalam proses penentuan titik dapur. Dugaan tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan administrasi dan evaluasi independen, bukan dibiarkan berkembang menjadi asumsi tanpa kejelasan.

Perubahan kebijakan BGN dan beban yang semakin berat

Pergantian kepemimpinan di tubuh BGN turut menjadi bagian dari dinamika perjalanan program. Namun, bagi mitra dan relawan, persoalan paling mendasar adalah bagaimana memastikan setiap perubahan kebijakan tidak menciptakan ketidakpastian baru bagi pelaksana di lapangan.

Di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono, sejumlah ketentuan terbaru menjadi sorotan mitra, terutama terkait skema insentif, pembiayaan operasional, penggunaan kendaraan, serta pengaturan kebutuhan tenaga relawan.

Mitra mengeluhkan perubahan skema insentif yang sebelumnya mereka pahami mencapai Rp6 juta per hari untuk kategori tertentu, kemudian dikaitkan dengan skema per porsi atau ompreng sebesar Rp2.000.

Selain itu, terdapat keluhan mengenai komponen sewa kendaraan yang disebut tidak lagi masuk dalam skema pembiayaan sebagaimana sebelumnya dipahami oleh sebagian mitra.

Sementara itu, perubahan pengaturan jumlah relawan juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan tenaga pelaksana.

Perlu ditegaskan bahwa besaran insentif, komponen biaya, dan ketentuan pengurangan relawan harus merujuk pada juknis resmi BGN yang berlaku. Karena itu, BGN perlu membuka penjelasan secara transparan mengenai ketentuan lama dan baru, termasuk masa transisi serta dampaknya terhadap perjanjian dan investasi mitra.

Mitra kecil mengaku terjebak dalam ketidakpastian

Di balik angka investasi dan perubahan regulasi, terdapat cerita para mitra yang mengaku telah mengorbankan tabungan, meminjam uang, bahkan mengajak keluarga untuk bersama-sama membangun dapur MBG.

Seorang mitra yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan penyesalan mendalam atas keputusan bergabung dalam program tersebut.

“Saya menyesal ikut program ini. Sangat menyesal. Kami sudah terlanjur mengeluarkan modal, pinjam sana-sini, bahkan mempertaruhkan nama baik keluarga. Sebagai laki-laki, saya malu sampai harus menangis menghadapi keadaan seperti ini,” ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan apakah kebijakan yang sekarang diterapkan telah mempertimbangkan kondisi mitra yang lebih dahulu membangun dapur berdasarkan ketentuan dan kemudahan pada masa awal program.

“Seandainya sejak awal kebijakannya seperti sekarang, mungkin saya tidak akan pernah berniat membangun dapur MBG. Jangan sampai seluruh risiko dan kesalahan akhirnya dibebankan kepada mitra. Kalau memang ada evaluasi, lakukan secara adil dan lihat juga bagaimana proses awal dapur-dapur ini berdiri,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi gambaran keresahan yang perlu ditanggapi secara serius. Program strategis nasional semestinya tidak hanya menuntut kepatuhan mitra, tetapi juga memberikan kepastian regulasi dan perlindungan terhadap investasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan resmi.

BGN diminta audit penentuan titik dapur dan kinerja koordinator

Selain persoalan insentif, mitra juga mendesak BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penentuan lokasi dan pengawasan operasional SPPG.

Mereka meminta agar koordinator wilayah (Korwil) dan koordinator kecamatan (Korcam) dievaluasi, khususnya terkait proses pendampingan, rekomendasi pendirian dapur, serta pengawasan distribusi penerima manfaat.

Bahkan, muncul desakan agar dilakukan audit terhadap kemungkinan adanya perlakuan khusus dalam penentuan titik dapur yang berdekatan, terutama apabila kapasitas penerima manfaat di wilayah tersebut dinilai tidak mencukupi.

“Kalau memang insentif dan pembagian penerima manfaat harus diatur secara ketat, kami mendukung. Tetapi harus adil. Jangan sampai ada dapur yang mendapatkan perlakuan berbeda, sementara mitra kecil harus menanggung seluruh risiko. Audit juga proses penentuan titik dapur dan pihak-pihak yang memberikan rekomendasi,” tegas sumber tersebut.

Desakan ini perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang objektif. Apabila ditemukan penyimpangan, BGN harus mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Jangan sampai program Presiden dikorbankan oleh buruknya tata kelola

Persoalan yang disuarakan para mitra dan relawan seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan Badan Gizi Nasional.

Keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah dapur yang berdiri atau banyaknya makanan yang didistribusikan. Kualitas tata kelola, kepastian regulasi, transparansi pembiayaan, pemerataan penerima manfaat, serta perlindungan tenaga pelaksana juga harus menjadi indikator keberhasilan.

Kepala BGN Sudaryono perlu menjawab keresahan tersebut secara terbuka. Evaluasi kebijakan memang diperlukan, tetapi perubahan regulasi tidak boleh mengabaikan fakta bahwa terdapat mitra yang telah menginvestasikan modal berdasarkan skema dan ketentuan yang berlaku ketika mereka memutuskan bergabung.

BGN juga perlu menjelaskan apakah tersedia mekanisme transisi, perlindungan terhadap komitmen investasi yang sah, serta saluran pengaduan bagi mitra dan relawan yang merasa dirugikan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang membawa harapan besar bagi masyarakat. Karena itu, jangan sampai cita-cita mulia meningkatkan gizi anak bangsa justru dibayangi ketidakpastian tata kelola dan persoalan perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjalankannya.

Kini publik menunggu keberanian BGN untuk membuka evaluasi secara transparan. Sebab, membangun program nasional bukan hanya soal mengeluarkan aturan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan tidak mengorbankan pihak yang telah ikut membangun dan menjalankannya.

NusantaraNews_Today.Com
Mengawal Fakta, Menyuarakan Kepentingan Publik.

Pimred: Suleman Sinulingga
Pimpinan Umum: Fernando Albert Damanik

👁️ Dilihat: 1 kali
Gambar Gravatar
Penulis

Suleman Sinulingga

Tim redaksi Nusantara News Today.

Lihat artikel lainnya
Nusantara News Popup - Boss WA

Komentar