JAKARTA – **JAKARTA** – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, untuk mempercepat pemenuhan persyaratan pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat permanen agar proyek tersebut dapat segera direalisasikan.
Penegasan ini disampaikan Agus Jabo saat menerima kunjungan Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih beserta jajaran di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Ada yang bisa kami bantu?
Klik tombol di bawah untuk konsultasi langsung via WhatsApp.
Agus Jabo menargetkan pengerjaan fisik dapat dimulai awal tahun depan agar sarana pembelajaran bisa langsung dimanfaatkan pada tahun ajaran baru.
“Jadi, kalau Januari sudah bisa mulai dibangun, Juli sudah bisa dipakai. Minimal untuk kelas dan asramanya. Nanti akan ada kelas, asrama, dapur, tempat makan, dan lain-lain,” jelas Agus Jabo.
Sebelumnya, usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Simalungun sempat terkendala administrasi lahan. Dari total ketersediaan lahan seluas 21 hektare, Pemkab Simalungun kini telah memecah sertifikat dan mengalokasikan area seluas 8 hektare yang berlokasi di Panei Tongah, Kecamatan Panei.
Selain percepatan lahan, Kemensos menekankan ketepatan sasaran penerimaan peserta didik. Program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan berkualitas, dengan prioritas siswa dari keluarga desil 1 dan desil 2 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Guna mengantisipasi keterbatasan daya tampung, Kemensos juga menyiapkan jalur alternatif melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di sentra-sentra Kemensos yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Melalui SKB, anak-anak yang belum tertampung di Sekolah Rakyat tetap dapat mengakses pendidikan nonformal gratis untuk program kesetaraan Paket A, Paket B, maupun Paket C. Langkah ini memastikan seluruh anak dari keluarga kurang mampu di Simalungun tetap mendapatkan hak pendidikan yang setara.
Pimred: Suleman Sinulingga
Pimpinan Umum: Fernando Albert Damanik
Baca Juga Berita Ini
opini : Ketika Kebencian Menjadi Konten: Pragmatis Bukan Berarti Menghalalkan Segala Cara
Dua Jaksa Kejari Belawan Pernah Minta Uang ke Kepala Sekolah, Kejati Sumut Akui dan Ungkap Sanksi
KPK Tagih Komitmen Nusron Wahid, Absen dari Panggilan Saksi Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon Jadi Sorotan
Putusan MK Tak Bisa Diabaikan, Langkah Denny Indrayana ke DPR Harus Berpijak pada Konstitusi
Polemik Pendidikan Gibran Belum Usai, Komarudin Watubun Desak Wapres Mundur: DPR Diminta Tindak Lanjuti
Sorotan Ijazah Gibran: Alumni Pendidikan Luar Negeri Jelaskan Jalur Pathway dan Pengakuan Akademik
Komentar