: 

BIREUEN, ACEH – Aksi pungutan liar (pungli) berkedok biaya penyeberangan di Kuta Blang, Bireuen, dilaporkan mencekik para relawan yang tengah menyalurkan bantuan bagi korban banjir dan longsor di Aceh. Sejumlah relawan mengaku dipatok biaya hingga Rp3 juta untuk menyeberangkan satu mobil pikap bantuan, padahal jarak penyeberangan sungai hanya sekitar 150 meter.

Praktik ini dinilai sebagai eksploitasi di tengah musibah, sementara Pemerintah Kabupaten Bireuen dan aparat keamanan dituding “tutup mata” terhadap kondisi yang telah menjadi isu umum.

Rincian Biaya yang Mencekik Relawan

Surya Darma (22), relawan yang mengangkut satu mobil pikap bantuan berisi mi instan, beras, dan pakaian dari Banda Aceh, menceritakan pengalamannya pada Senin, 8 Desember 2025. Di Kuta Blang, jalur alternatif pasca-robohnya jembatan, ia harus menggunakan boat dan dipaksa menggunakan jasa ‘harlan’ (tukang angkut).

“Tidak sanggup kami, itu lebih mahal dari bantuan yang kami bawa,” keluh Surya.

Setelah negosiasi, total biaya yang dikeluarkan Surya mencapai Rp1,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

• Biaya Harlan Sisi Kanan Jembatan: Rp600.000 (Wajib menggunakan jasa mereka untuk memindahkan barang dari mobil ke boat).

• Biaya Boat Penyeberangan: Rp400.000 (Sekali seberang).

• Biaya Harlan Sisi Kiri Jembatan: Rp300.000.

“Kami bergerak atas nama kemanusiaan dan tidak ada alokasi uang besar seperti itu. Ini benar-benar mencekik,” tambah Nurul Fajri, relawan lain.

‘Hak Reman’ dan Patok Harga Jauh Lebih Tinggi

Praktik patok harga ini ternyata sudah menjadi masalah berulang. Muhammad Adam, warga Bireuen, membenarkan adanya ‘hak reman’ atau paksaan penggunaan jasa ‘harlan’ di lokasi.

“Kemarin kami kena patok Rp3 juta untuk sekali seberang. Itu biaya harlan plus naik boatnya,” ungkap Adam pada Rabu, 10 Desember 2025.

Adam juga menegaskan bahwa relawan tidak diizinkan mengangkut bantuan sendiri, melainkan harus menggunakan jasa ‘harlan’. Pengakuan serupa datang dari Yuslinda (34), warga Bireuen, yang menyebut bahwa tarif mahal ini tidak mengenal apakah pengantar bantuan adalah putra daerah atau relawan dari luar.

Yuslinda menambahkan, kondisi ini telah berulang kali dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, namun hingga kini belum terlihat adanya tindakan nyata untuk menertibkan praktik pungli yang memanfaatkan situasi musibah ini.

(By redaksi)