SIMALUNGUN – Situasi di Nagori Dolok Saribu, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, memanas setelah sebuah video yang memperlihatkan perilaku arogan seorang Pangulu (Kepala Desa) viral di platform TikTok. Video yang diunggah akun Siantar Men tersebut menampilkan Pangulu berbicara dengan nada tinggi kepada warga yang memprotes penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Peristiwa ini sontak menarik perhatian publik. Warga mengecam perilaku Pangulu tersebut, menilainya tidak etis dan jauh dari sikap pelayan masyarakat yang santun dan bijak.
“Kami hanya minta keadilan, tapi malah dimarahi. Pangulu itu dipilih untuk melayani, bukan untuk dimintai izin bicara,” ujar seorang warganet yang komentarnya viral di kolom unggahan TikTok.
Balai Desa Dibongkar Sepihak, Laporan Masuk ke Polres
Di balik insiden bansos yang viral, terungkap persoalan serius lainnya. Balai Desa Dolok Saribu, yang dibangun secara swadaya murni oleh masyarakat—tanpa menggunakan dana pemerintah—telah dibongkar oleh Pangulu tanpa melalui proses musyawarah desa (Musdes).
Warga mengungkapkan kekecewaan mereka, mengingat bangunan tersebut masih dalam kondisi baik dan layak digunakan. Tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran etika kepemimpinan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Atas dasar pembongkaran sepihak tersebut, warga telah melaporkan Pangulu ke Polres Simalungun dengan dugaan perusakan bangunan (Pasal 406 KUHP). Namun, laporan ini dikabarkan belum mendapat tindak lanjut yang jelas.
Pemborosan Anggaran dan Bansos Tak Tepat Sasaran
Tindakan Pangulu untuk membangun kembali balai desa yang masih layak pakai juga dianggap sebagai pemborosan anggaran, melanggar Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penghematan dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pemerintah.
Kemarahan warga semakin memuncak ketika ditemukan ketidakadilan dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Banyak keluarga kurang mampu di Dolok Saribu justru terpinggirkan dan tidak menerima bantuan, sementara penerima yang tergolong mampu dilaporkan tetap terdaftar.
“Rumah saya masih papan, listrik pun menumpang. Tapi tidak dapat bantuan. Malah yang punya mobil dapat,” ungkap seorang ibu rumah tangga yang merasa kebijakan ini zalim.
Warga Desak Aparat dan Pemkab Turun Tangan
Masyarakat Nagori Dolok Saribu kini mendesak aparat kepolisian dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun untuk segera turun tangan menindaklanjuti laporan perusakan dan menegur keras Pangulu yang bertindak sewenang-wenang.
Kasus ini menjadi potret masalah klasik di akar pemerintahan: kurangnya transparansi, dugaan penyalahgunaan wewenang, dan arogansi kekuasaan. Masyarakat berharap adanya investigasi menyeluruh agar kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dapat dipulihkan.
redaksi
Komentar