Tak Gentar ‘Beking’ Bintang Empat, Menkeu Purbaya Sikat Oknum Bea Cukai dan Pajak Nakal

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan perang terbuka terhadap praktik mafia dan oknum nakal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Tak main-main, Purbaya menegaskan tidak akan gentar menghadapi “bekingan” kuat, bahkan sekelas jenderal bintang empat sekalipun.

Ketegasan ini disampaikannya dalam acara talkshow “Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Metro TV, Senin (20/10/2025) malam.

Ia berjanji akan segera melakukan operasi penindakan besar-besaran terhadap para pelaku penyelundupan dan under-invoicing yang telah merugikan keuangan negara.

“Barang-barang selundupan saya tutup, yang suka main selundupan saya tangkap. Sebentar lagi akan ada penangkapan besar-besaran,” tegas Menkeu Purbaya.

Sasar Tiga Sektor Rawan

Operasi penindakan ini, lanjutnya, akan difokuskan pada tiga sektor yang paling rawan praktik ilegal, yakni rokok, tekstil, dan baja. Purbaya menyebut praktik ilegal di sektor-sektor ini tidak hanya menekan penerimaan negara, tetapi juga menghancurkan industri dalam negeri.

Purbaya secara blak-blakan mengakui adanya keterlibatan oknum internal yang “bermain” dalam memuluskan praktik haram tersebut.

“Banyak barang ilegal masuk karena orang Bea Cukai-nya tidak benar kerjanya,” ujarnya, mengindikasikan bahwa pembersihan juga akan menyasar internal institusi.

Dapat Dukungan Penuh Presiden

Dalam kesempatan itu, Menkeu memastikan langkah “bersih-bersih” ini akan berjalan tanpa pandang bulu dan tidak akan terintimidasi oleh pihak manapun.

“Saya tidak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya, Presiden. Presiden itu paling tinggi, kan, di sini,” tegasnya, menunjukkan dukungan penuh dari pimpinan tertinggi negara.

Ia bahkan secara spesifik menantang para bekingan tersebut. “Dirjen Bea Cukai saya bintang tiga, kalau backing-nya bintang empat, kita lapor ke Presiden.”

Pernyataan ini memperkuat pesan bahwa integritas institusi jauh di atas kepentingan oknum atau bekingan mana pun. Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan menciptakan tata kelola (governance) yang bersih dan kuat.

(Red)